Breaking News

Usut Dugaan Korupsi Tsunami Cup 2017, MaTA Minta Kejari Banda Aceh Segera Tetapkan Tersangka

Usut Dugaan Korupsi Tsunami Cup 2017, MaTA Minta Kejari Banda Aceh Segera Tetapkan Tersangka

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Atjeh World Solidarity Cup Tahun 2017 atau lebih dikenal Tsunami Cup 2017.

Hal tersebut penting dilakukan lantaran penanganan terhadap kasus dugaan korupsi pada kegiatan Tsunami Cup itu sudah berlangsung cukup lama.

"Kasus ini kan sudah cukup lama diusut oleh Kejari Banda Aceh yang bekerja sama dengan auditor investigasi BPKP Aceh, jadi penetapan tersangka perlu dilakukan agar mendapat kepastian hukum," ujar Alfian kepada RUANGBERITA.CO, Jumat (12/11/2021).

Apalagi, sambung Alfian, BPKP Aceh juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa hasil audit terhadap proyek Tsunami Cup 2017 ini mengalami kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar.

"Artinya potensi korupsi kuat terjadi dalam kegiatan itu, sehingga tidak ada alasan bagi Kejari untuk menunda atau memperlambat proses hukum terhadap proyek itu," ungkapnya.

Menurut Alfian, dengan terbitnya hasil audit dari BPKP Aceh yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 2,8 miliar itu maka sudah lengkap pula segala unsur dugaan korupsi pada proyek itu.

"Jangan sampai ada upaya memperlambat dan melindungi tersangka, karena ini akan menjadi penilaian publik terhadap kinerja kejaksaan, apalagi kasus ini sudah menjadi perhatian banyak masyarakat Aceh," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya BPKP Aceh sudah selesai melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan anggaran Tsunami Cup 2017

Hasilnya, BPKP Aceh menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar terhadap Tsunami Cup 2017 yang bersumber dari APBA tahun 2017 yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh dan dana yang dihimpun panitia pelaksanaan kegiatan, dari sponsor dan pihak ketiga sebagaimana ditetapkan Gubernur Aceh.

Editor: