Breaking News

Upaya Menjaga Kedaulatan Partai Demokrat, DPP Keluarkan Intruksi Kepada Seluruh Kader

Upaya Menjaga Kedaulatan Partai Demokrat, DPP Keluarkan Intruksi Kepada Seluruh Kader

RUANGBERITA.CO | Seluruh kader Partai Demokrat, mulai dari anggota legislatif, para ketua DPD, DPC dan organisasi sayap partai serta relawan diminta merapatkan barisan dalam satu kesatuan komando yang sah dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Intruksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya atas nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam surat yang ditujukan kepada seluruh kader, pengurus di semua level, organisasi sayap partai dan relawan dalam surat Nomor: 12 /INT/DPP.PD/ X /2021 tertanggal 7 Oktober 2021.

Intruksi tersebut menurut Teuku Riefky Harsya sebagai bentuk dan upaya menjaga kedaulatan partai Demokrat.

"Tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat Pusat, maupun Daerah. Jangan gentar dan ragu karena kita berada di pihak yang benar baik secara hukum maupun konstitusi Partai Demokrat," ujar Teuku Riefky Harsya dalam surat intruksinya.

Kemudian Riefky meminta semua elemen partai melakukan pemantauan dan pengawasan atas penggunaan atribut Partai Demokrat secara ilegal, yang terdiri dari lambang, panji-panji (bendera), hymne, dan mars, dalam berbagai bentuknya, di berbagai acara maupun tempat, secara terbuka maupun tertutup, secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (virtual/online), juga di berbagai media massa dan media sosial, untuk mengantisipasi penggunaan atribut secara ilegal tersebut.

Riefky juga meminta agar semua elemen di Partai Demokrat merespon dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya terkait Acara Pertemuan, Konferensi Pers, Kehadiran di Sidang Pengadilan yang menggunakan atribut PD oleh mantan kader, terutama yang telah dipecat karena terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)

"Laporkan kepada Kepolisian setempat jika menemukan kejadian sebagaimana yang telah kami sampaikan," ujar Riefky.

Selain itu kata Riefky, jika ada informasi yang mencurigakan, segera laporkan kepada struktur partai secara berjenjang, atau sampaikan langsung kepada Tim Satgas DPP Partai Demokrat dengan nomor 0852-1858-5341.

Dasar Intruksi DPP Partai Demokrat

Menurut Teuku Riefky Harsya, dasar intruksi yang diterbitkan oleh DPP Partai Demokrat adalah, Pertama keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Kedua, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.

Ketiga, undang-undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 26 ayat (1) bahwa Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.

Keempat, lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kemenkumham RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sejak tanggal 24 Oktober 2007 dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Dan yang kelima, surat Instruksi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 01/Instruksi/DPP.PD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang Rapatkan Barisan, Jaga Kehormatan dan Keadilan Partai “Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi”.

Editor: