Breaking News

Tidak Bersedia di Vaksin, Ini Sanksi Untuk PNS dan Tekon Pada Pemerintah Aceh

Tidak Bersedia di Vaksin, Ini Sanksi Untuk PNS dan Tekon Pada Pemerintah AcehFoto: Ist

RUANGBERITA I Banda Aceh - Pemerintah Aceh mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak (Tekon) di lingkungan Pemerintah Aceh untuk mengikuti program Vaksinasi Covid-19.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin  Covid-19 sesuai dengan indikasi Covid-19 yang tersedia dan yang tidak lulus skrining penyuntikan vaksin dari instansi yang berwenang.

Hal tersebut tertuang dalam intruksi Gubernur Aceh Nomor 09/INSTR/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Serta Tenaga Kerja Outsourcing Pada Pemerintah Aceh Tanggal 7 Juni 2021.

Lebih lanjut, dalam dokumen yang langsung ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu menegaskan bagi PNS pada Pemerintah Aceh yang tidak bersedia divaksin tanpa alasan yang jelas akan diberi sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Bagi Tenaga Kontrak pada Pemerintah Aceh yang tidak bersedia mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu, dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Tenaga Kontrak," tegas Gubernur Nova.

Selanjutnya Gubernur Aceh juga meminta kepada Kepala SKPA dan pejabat struktural secara berjenjang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan kerja masing-masing.

"Bagi tenaga kerja yang disediakan oleh pihak penyedia (outsourcing) pada Pemerintah Aceh yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19 dan apabila tidak bersedia maka kontrak kerja dengan pihak penyedia diputuskan," sebut Gubernur Nova.