Breaking News

Terkait Usulan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah, Ini Kata Akademi FISIP USK Aryos Nivada

Terkait Usulan Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah, Ini Kata Akademi FISIP USK Aryos NivadaFoto Ist

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - Akademi FISIP Universitas Syiah Kuala Aryos Nivada menyoroti wacana perpanjangan periodesasi jabatan kepala daerah yang diusulkan pakar otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan terhadap 271 kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024 mendatang.

Sebut Aryos, perpanjangan periodesasi tersebut akan mengancam proses demokratisasi politik lokal dan menjadi suatu kemunduran dari esensi demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, Wacana ini juga akan melanggar aturan hukum karena dari segi regulasi sudah menegaskan masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun dan tidak dapat diperpanjang sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pilkada (UU PIlkada).

"Pada Pasal 162 sudah jelas menyatakan setiap pejabat daerah memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan," ujar Pengamat Politik dan Keamanan Aryos Nivada kepada RUANGBERITA.CO, Senin (27/9/2021).

Lanjut Aryos, bahkan terhadap mekanisme aturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga sudah dijelaskan pada Pasal 201 ayat 9, 10 dan 11, sehingga tidak ada celah perpanjangan jabatan kecuali UU Pilkada direvisi.

"Akan tetapi revisi itu nantinya juga akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi karena UU dapat berubah mendadak hanya karena ada pertimbangan politis sesaat," ungkap Aryos Nivada.

Pendiri Jaringan Survey Inisiatif ini juga menegaskan, apabila menggunakan kacamata dimensi politik, wacana perpanjangan masa jabatan tersebut dapat dijadikan peluang petahana untuk membangun infrastruktur politik mereka.

"Padahal maksud UU Pilkada agar petahana yang habis masa jabatannya diganti penjabat kepala daerah agar terciptanya stabilisasi keamanan, politik, maupun sosial sekaligus menjamin terciptanya kompetisi yang adil diantara peserta Pilkada," kata Aryos Nivada.

Terlebih lagi, menurutnya wacana perpanjangan periodesasi masa jabatan ini justru akan menjadi kontraproduktif bagi keberlangsungan pemerintahan lokal.

"Wacana ini dapat membuka peluang terciptanya gejolak antara eksekutif dan legislatif di daerah," ungkap Aryos Nivada.

Oleh karena itu, menurut Aryos, yang terpenting saat ini bukan soal wacana perpanjangan periodesasi masa jabatan melainkan bagaimana mempersiapkan calon pejabat kepala daerah yang profesional dan non partisan dari kepentingan politik lokal.

"Daripada mengeluarkan wacana yang bertentangan dengan regulasi, lebih baik menjaring calon dan mempersiapkan calon yang komunikatif, mampu menguasai manajemen konflik dan mampu memisahkan aspek kepentingan politik. Hal ini sangat penting mengingat peran kepala daerah sangat vital dalam proses transisi kekuasaan lokal," pungkas Aryos.

Editor: