Breaking News

Sempat Tertunda Tiga Tahun, Ini Hasil Rapat IPAL di Kantor Ombudsman Banda Aceh

Sempat Tertunda Tiga Tahun, Ini Hasil Rapat IPAL di Kantor Ombudsman Banda Aceh
Rapat IPAL di Kantor Ombudsman

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Aceh melaksanakan rapat mengenai Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Banda Aceh yang sudah tertunda sekitar tiga tahun lamanya. Informasi tersebut Ruangberita.co terima pada Selasa (20/4/2021).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh dan dipimpin langsung oleh Kepala Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin Husin dan dihadiri oleh Asisten II Pemko Banda Aceh, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Ketua MPU Banda Aceh, BPN Kota Banda Aceh LSM Mapesa, LSM Darud Dunia, dan para aktifis lainnya. 

Rapat tersebut dihadiri sekitar 30 orang dari berbagai kalangan baik pro maupun kontra terhadap IPAL. Setiap peserta juga mengikuti aturan protokol kesehatan sehingga rapat IPAL tersebut berlangsung aman dan lancar.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh sudah beberapa kali turun ke lapangan untuk melakukan investigasi ke lokasi IPAL secara door to door dan melakukan serangkaian interview dengan beberapa instansi terkait.

Asisten II Pemko Banda Aceh, Syamsuar mewakili Walikota mengatakan pembangunan IPAL sangat bermanfaat bagi publik, namun karena terjadi protes dari beberapa kalangan, sehingga dihentikan sementara.

"Pembangunan IPAL tersebut sudah mencapai sekitar 80 persen, namun karena ada pro dan kontra terkait temuan makam kuno di lokasi tersebut, jadi kita hentikan sementara," kata Syamsuar dalam sambutannya.

Dia berharap dengan adanya rapat tersebut akan mendapatkan solusi terbaik terkait masalah IPAL.

Kadis Perkim Kota Banda Aceh, Djalaluddin mengungkapkan bahwa sebelumnya tidak diketahui terdapat makam kuno disekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Setelah dilakukan pengerukan, baru pada kolam ke lima ditemukan enam pusara makam kuno tersebut. Dan terjadi penolakan pembangunan lanjutan kegiatan dari beberapa kalangan," paparnya.

Budayawan ternama di Aceh, Nab Bhany juga menyatakan bahwa adanya miskomunikasi selama ini antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat berpendapat tidak sesuai jika IPAL dibangun dilokasi tersebut.

"Sebelum melihat langsung ke lokasi, saya tergiring dengan opini," ungkapnya.

Namun ia menyebutkan bahwa keadaan langsung dilapangan tidak sesuai dengan polemik yang muncul dalam masyarakat.

Menanggapi permasalahan IPAL yang selama ini ramai diperbincangkan, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Nurmantias merasa perlu dilakukannya analisis heritage impact assesment (analisis dampak terhadap warisan budaya).

Nurmantias menjelaskan, pembuatan tambak disekitar Gampong Pande sebenarnya juga telah mengeksploitasi terhadap situs sejarah. Karena di dalam tambak juga banyak ditemukan batu nisan kuno. Mengenai pemindahan situs cagar budaya, di daerah lain juga pernah terjadi. Karena alasan tertentu, sehingga situs tersebut harus dipindahkan ke tempat lain.

"Untuk kasus IPAL saat ini, kami memandang perlu dilakukannya analisis heritage impact assesment. Sehingga apapun hasilnya nanti harus kita terima bersama. Apakah dilanjutkan atau dihentikan," kata Nurmantias.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Arif Khalifah mengatakan pembangunan IPAL tetap harus lanjut, namun bersyarat. Ia juga menyebutkan bahwa Pemko dan DPRK sangat terbuka dengan berbagai kritikan, karena pihaknya juga tidak ingin merusak cagar budaya dan situs sejarah. Hal itu tidak terlepas dari tingkat elevasi, jadi menurutnya tidak bisa pada sembarang tempat.

"Kita harus saling tabayyun, dengan menyampaikan bukti-bukti yang ada. Alasan menolak harus jelas" sebut Arif.

Pihak LSM Mapesa dan LSM Darud Dunia yang selama ini getol melakukan penolakan terhadap IPAL di lokasi tersebut juga meminta dilakukannya heritage impact assesment.

"Mapesa tetap pada prinsip dasar, jika nanti IPAL terus dilanjutkan itu terserah pada Pemko. Pada dasarnya, Mapesa tidak menolak pembangunan" sebut Masykur dalam rapat tersebut.

Aktifis lingkungan, TM Zulfikar yang turut hadir dalam rapat tersebut berharap agar segera ada solusi terkait masalah IPAL Banda Aceh yang sudah lama terhenti.

Pada sesi penutupan rapat tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan kesimpulan kepada peserta, yang pertama kata Taqwaddin, perlu segera dilakukannya heritage impact assesment di lokasi pembangunan IPAL tersebut. Kedua, perlu adanya edukasi dan sosialisasi terkait IPAL kepada masyarakat.

Kemudian perlu adanya tim terpadu, dan manajemen media oleh Pemko terkait IPAL tersebut.

"Kami berharap, hasil dari kesimpulan rapat ini segera ditindaklanjuti oleh Pemko. Nanti Ombudsman akan merumuskan ini ke dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang merupakan hasil dari beebagai kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman," imbuh Taqwaddin.

Hal itu bertujuan agar ada hasil yang jelas dari pengerjaan IPAL tersebut.

"LAHP tersebut merupakan produk hukum yang mengikat dan wajib dijalankan oleh Pemko Banda Aceh nantinya," pungkas pria yang akrab disapa Pak TW tersebut. []

Editor:
Iklan Pemkab Pijay
Gubernur Hardiknas
Hari Pendidikan Nasional Disdik Aceh