Breaking News

Revisi Qanun Jinayat, Kadis Syariat Islam: Belum Terlalu Urgen Untuk Direvisi

Revisi Qanun Jinayat, Kadis Syariat Islam: Belum Terlalu Urgen Untuk DirevisiFoto: Suparta/acehkini
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, EMK. Alidar.

RUANGBERITA I Banda Aceh - Sekda Aceh dr. Taqwallah, M.Kes meminta Dinas Syariat Islam, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, dan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh untuk melakukan kajian terhadap usulan revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Permintaan tersebut disampaikan Sekda Aceh melalui surat bernomor 180/6275 tanggal 25 Maret 2021, berdasarkan surat Ketua DPRA Nomor 161/596 tanggal 15 Maret 2021 Tentang Upaya Penguatan Regulasi Terkait Perlindungan Perempuan Korban Perkosaan dan Pelecehan.

20210530-img-20210530-wa0001

Kepala Dinas Syariat Islam Dr. EMK. Alidar, S. Ag, M. Hum saat dikonfirmasi media ini menyebutkan pihaknya telah menindaklanjuti perintah Sekda Aceh itu tak lama berselang setelah surat tersebut diterima pihaknya.

“Dalam surat tersebut ada dua pasal (pasal 47 dan 50), kalau tidak salah, yang meminta kami untuk dikaji. Menurut hemat kami, dua pasal itu belum terlalu urgen untuk direvisi,” terang Elidar.

Hingga saat ini, Alidar mengakui belum mengetahui perkembangan terbaru mengenai hasil kajian pihaknya yang saat ini telah diserahkan kepada dikirimkan ke Biro Hukum Setda Aceh.

Saat disinggung terkait apa pertimbangan Dinas Syariat Islam sehingga mengambil kesimpulan bahwa dua pasal yang dimaksud belum terlalu penting untuk direvisi, Alidar menerangkan tidak mengingat secara detil.

Orang nomor satu di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh ini pun mempersilahkan ruangberita.co untuk mengakses informasi yang dibutuhkan esok hari di kantornya.

“Kalau di dinas (kantor) ada, tapi mohon maaf saya sekarang di rumah. Mungkin kalau mau lihat, besok bisa langsung dengan Kabid saya di kantor,” jelas Alidar.

Editor: