Breaking News

Rencana Sembako Kena PPN Tuai Pro-Kontra

Rencana Sembako Kena PPN Tuai Pro-Kontra

RUANGBERITA.CO | Jakarta - Bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako akan dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wacana sembako kena PPN ini mendadak sontak menjadi perbincangan hangat publik.

Rencana pajak sembako menuai pro dan kontra. Sejumlah kalangan termasuk anggota DPR maupun MPR mengingatkan pemerintah terkait rencana PPN sembako, terutama di saat pandemi Covid-19.

Sukamta selaku Anggota Badan Anggaran DPR, menilai bahwa rencana pemerintah mengenakan PPN untuk sembako melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) merupakan rencana yang ngawur

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan subsidi sembako kepada masyarakat yang sedang susah akibat pandemi, bukan malah menarik pajak dari sembako.

"Saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi, mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Ia juga menuturkan, sembako merupakan kebutuhan seluruh masyarakat, bahkan bagi masyarakat kecil sembako adalah barang mewah untuk menyambung hidup.

Menurutnya, jika sembako dikenakan PPN, maka harga-harga akan naik dan memicu inflasi, bukan tidak mungkin pula terjadi kelangkaan sembako

"Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi,"tegasnya.

Ia juga menduga, rencana pemerintah ini bertujuan untuk mendongkrak pendapatan negara yang turun tajam di tengah pandemi Covid-19.

"Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor.Bisa juga menambah pajak pada barang-barang yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula atau manisan," katanya.

Diberitakan, pemerintah akan mengenakan PPN untuk sembako, di dalamnya termasuk beras, gabah, garam, hingga gula sebagaimana tercantum dalam draf RUU KUP.

Kebijakan itu tak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Namun, hasil tambang itu tak termasuk hasil tambang batubara.

Selain itu, pemerintah juga menambah objek jasa baru yang akan dikenai PPN, diantaranya jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan dan asuransi.
Lalu, jasa pendidikan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat dan laut, angkutan udara dalam dan luar negeri, tenaga kerja, telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta pengiriman uang dengan wesel pos.

Sri Mulyani, selaku Menteri Keuangan menampik anggapan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan pemulihan ekonomi karena adanya rencana pengenaan PPN pada sembako. Ia juga mengklaim, setiap kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah akan mempertimbangkan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi.

"Kemudian rencana PPN sembako di-blow up seolah-olah menjadi sesuatu yang bahkan tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal hari ini fokus kita itu memulihkan ekonomi," katanya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021). []

Editor: