Breaking News

Penyidik KPK Terseret Kasus Korupsi, Politikus Golkar: Sudah Memenuhi Syarat untuk Dibubarkan

Penyidik KPK Terseret Kasus Korupsi, Politikus Golkar: Sudah Memenuhi Syarat untuk DibubarkanFoto: Antara
AKP Stepanus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual-beli jabatan Pemkot Tanjungbalai.

RUANGBERITA.CO | Jakarta - AKP Stepanus Robin Pattuju, seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah ramai diperbincangkan lantaran namanya terseret kasus jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai pada tahun 2019.

AKP Stepanus bersama rekannya yang berprofesi sebagai advokat, Maskur Husain disebut meminta uang sebanyak 1,5 miliar rupiah untuk menutup kasus tersebut. 

Kasus jual beli jabatan itu mulanya mengungkap nama wali kota Tanjungbalai, M Syahrial yang diperiksa KPK lantaran memperjualbelikan jabatan pada wilayah pemkot.

Setelah diperiksa sekitar lima jam, buntut perkara tersebut akhirnya menyinggung nama Stepanus yang berasal dari kepolisian RI sebelum dilantik menjadi anggota KPK.

Polemik kasus tersebut kian memanas, Politikus Gerindra Arief Poyuono angkat bicara dengan menyarankan KPK dibubarkan lantaran kasus korupsi terjadi di lembaga itu sendiri.

"KPK harus dibubarkan karena KPK terus digerogoti skandal korupsi di tubuh mereka sendiri. Setelah kasus penjualan barang bukti dan bocornya rencana operasi, komisi antirasuah kali ini diguncang skandal makelar kasus oleh seorang penyidik dari kepolisian," kata Arief kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, kasus Stepanus sudah cukup untuk menjadi bukti pembubaran lembaga antirasuah nomor satu di Indonesia itu.

"Ini sudah memenuhi syarat untuk KPK dibubarkan dimana KPK yang merupakan lembaga extra ordinary penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang saat dibentuk karena kurangnya kepercayaan publik pada institusi penegak hukum Polri dan Kejaksaan," ungkapnya.

Pasalnya, nama AKP Stepanus sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini tengah diamankan oleh KPK.

"Jika sudah begini KPK sudah tidak menjadi lembaga extra ordinary lagi, karena itu presiden Jokowi harus segera mengirim surat ke DPR RI untuk dibubarkan segera, karena sudah tidak bisa menjaga marwahnya lagi sebagai lembaga penegakan hukum yang extra ordinary," pungkasnya. []

Editor:
Selamat Hari Raya Diskominfo Aceh
Iklan Bank Aceh Selamat Hari Raya
Iklan Pemkab Pijay
Selamat Hari Raya Sekda Aceh