Breaking News

Pemerkosa Divonis Bebas, Elemen Sipil Aceh Sebut Penyimpulan Hakim MS Salah

Pemerkosa Divonis Bebas, Elemen Sipil Aceh Sebut Penyimpulan Hakim MS SalahFoto: ruangberita.co

RUANGBERITA I Banda Aceh - Elemen masyarakat sipil di Aceh yang tergabung pada Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Kekerasan Seksual menyebutkan Majelis Hakim pada Mahkamah Syariah Aceh yang menyidangkan perkara banding kasus pemerkosaan anak telah menyimpulkan secara salah fakta-fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama di Mahkamah Syariah Jantho.

Dalam pemaparan yang dibacakan oleh Kadiv Advokasi KontraS Aceh, Azarul Husna, menyebutkan bebasnya pelaku pemerkosaan terhadap anak yang sebelumnya telah divonis 200 bulan penjara oleh Mahkamah Syariah Jantho merupakan 'pengkhianatan' bagi masyarakat Aceh yang sedang berjuang menghentikan kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk anak.

"Putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan bukan saja menciderai rasa keadilan publik, tetapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan dan menghambat proses pemulihan korban," jelas Azarul dalam jumpa pers bersama awak media di Warkop Albatros, Banda Aceh, Kamis, 27 Mei 2021.

Selanjutnya, aktifis LBH Banda Aceh, Putri Aulia, menyampaikan 4 kesalahan penyimpulan yang dimaksud. Kesimpulan tersebut antara lain, pertama, jawaban korban berupa anggukan dan gelengan pada persidangan tingkat pertama (meskipun relevan dengan pertanyaan yang diajukan), dianggap majelis hakim banding sebagai bentuk imajinasi korban tentang pemerkosaan yang dialaminya.

"Anggapan ini memperlihatkan Majelis Hakim Banding sesungguhnya tidak paham tentang psikologis dan bahasa tubuh korban. Majelis Hakim Banding bahkan sudah mengambil kesimpulan yang sangat terburu-buru dan prematur," terang Putri.

Kedua, sambungnya, Majelis Hakim Banding juga dinilai telah mengabaikan keterangan saksi ahli (psikolog) yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama, yang menjelaskan kondisi traumatik anak yang berkepanjangan akibat peristiwa biadab itu.

"Alih-alih memutuskan pemulihan terhadap korban, Majelis Hakim Banding malah berpendapat jawaban korban tidak bisa digunakan sebagai pembuktian karena korban dalam keadaan tidak stabil," ucap Putri.

Ketiga, keterangan saksi-saksi yang menerima pengaduan korban (telah dihadirkan pada persidangan tingkat pertama), oleh Majelis Hakim Banding dianggap bukan alat bukti. Hakim berdalih saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung pemerkosaan tersebut. Bahkan, rekaman pengaduan korban kepada saksi pun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding.

"Padahal mengacu pada pasal 1 angka 31 hukum acara jinayat dan pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi juga adalah orang yang mendengar langsung tentang adanya tindak pidana," terang Putri.

Terakhir, Majelis Hakim Banding menyimpulkan hasil Visum et Repertum (yang dihadirkan sebagai alat bukti pada persidangan tingkat pertama) tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku.

Meskipun hasil visum memperlihatkan ada luka robekan pada selaput dara anak yang diduga karena benturan benda tumpul, namun hasil visum juga memperlihatkan tidak ada lecet, pendarahan, ataupun sperma pada alamat kelamin korban.

"Majelis Hakim Banding dalam hal ini mengabaikan fakta tentang visum yang baru dilakukan 3 bulan setelah pemerkosaan terjadi, sehingga tentu hanya bekas robekan yang terlihat, sementara lecet, bekas darah, apalagi sperma tentunya sudah hilang," tandas Putri.

"Dengan mengabaikan visum sebagai alat bukti, Majelis Hakim Banding telah mengangkangi hukum acara yang sah," tambah dia menegaskan.

Selain persoalan di atas, pihaknya juga menyesalkan minimnya perlindungan yang diberikan pemerintah daerah kepada korban selama proses peradilan yang berlangsung, membiarkan korban berada dalam kekuasaan dan pengaruh keluarga pelaku, bahkan diakses langsung oleh pengacara pelaku.

"Patut diduga upaya-upaya mempengaruhi dan intimidasi terhadap korban telah berlangsung pada masa-masa ini. Bahkan hingga saat ini belum ada skema yang jelas untuk pemulihan komprehensif bagi anak (korban) yang telah tidak memiliki ibu lagi dari sejak kecil," beber Putri.