Breaking News

Pemerintah Aceh Tanda Tangani PKS Sertifikat Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah Aceh Tanda Tangani PKS Sertifikat Elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara

RUANGBERITA.COM | Banda Aceh - Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Implementasi Sertifikat Elektronik Pemerintah Aceh dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara pada hari ini, Jumat (11/6/2021).

Dalan kegiatan tersebut, sambutan Gubernur Aceh di bacakan oleh Asisten III Setda Aceh Dr. Iskandar AP, S.Sos, MSi.

Kegiatan ini merupakan tonggak awal peningkatan jaminan keamanan informasi Pemerintah Aceh, yang dalam hal ini adalah penyematan tanda tangan elektronik pada Aplikasi PPID Aceh.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Kepala Balai Sertifikasi Elektronik BSSN-RI beserta Tim yang tanpa kenal lelah dalam menjalin komunikasi dan terus men-support tim dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mendorong implementasi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan Peraturan turunannya," pesan Gubernur.

Elektronifikasi merupakan hal yang tidak bisa kita abaikan dalam perkembangan zaman, khususnya era 4.0 yang sedang kita jalani sekarang ini. Kita akan tertinggal bila kita mengabaikannya. Ketertinggalan kita khususnya pemerintah Aceh adalah dalam memberikan pelayanan informasi baik kepada masyarakat/publik secara luas maupun kepada aparatur pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Informasi publik harus dapat diakses dengan mudah agar tewujudnya pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam era reformasi ini, hanya sedikit informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu pemenuhan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang tidak dapat lagi ditahan-tahan. Hingga 2021 PPID Aceh telah meng-upload 4.726 informasi dengan jumlah unduhan sebanyak 183.000 unduhan, artinya kita sudah mengupdate informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Saat ini kita patut berbangga bahwa selama 5 tahun berturut turut Pemerintah Aceh mendapat opini wtp, yaitu mulai tahun 2016 hingga 2020. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Aceh sudah lebih baik. Termasuk dalam pelayanan informasi publik harus terus kita tingkatkan, tugas PPID Aceh ke depannya tidak ringan. Oleh karena itu perlu kerja keras terus menerus dan meningkatkan komitemen agar pelayanan informasi lebih optimal.

Kami juga meminta para Kepala SKPA untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jangan mau kita digilas oleh zaman yang terus maju dan modern. Jangan mau kita dikalahkan oleh anak-anak kita yang sedari kecil sudah melek teknologi. Terlebih dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, dimana memaksa kita untuk dapat bekerja dan berkarya serta belajar dari mana saja sembari terus menjaga imunitas dan terus disiplin dalam menjalankan “3M”, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak.

Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang telah mewujudkan implementasi sertifikat dan tanda tangan elektronik. Jangan cepat berpuas diri, terus tingkatkan kemampuan dan kapasitas diri untuk dapat berbuat lebih banyak lagi untuk Pemerintah Aceh di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Sambutan Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak, S.IP., M.M
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menyelenggarakan Sistem Elektroniknya secara andal danbertanggungjawab.

Untuk menjamin berlangsungnya Sistem Elektronik,dibutuhkan dukungan keamanan yang prima, salah satunya harusdapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan,kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam SistemElektronik tersebut. Dalam rangka menjamin autentikasi, integritas, dan mencegah penyangkalan sebuah informasi atau dokumen elektronik, hal tersebut diwujudkan melalui implementasi Sertifikat Elektronik, yang dituangkan dalam bentuk Tanda Tangan Elektronik. Keberadaan sertifikat elektronik diharapkan dapat menjadi sarana dalam penjaminan keabsahan dan keutuhan dokumen elektronik, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Keunggulan penggunaan Tanda Tangan Elektronik,
tentunya selain penjaminan keamanan informasi adalah antara lain efisiensi kerja birokrasi dan penggunaan sumber daya serta menjadikan layanan publik lebij cepat, akurat, dan akuntabel. Identitas digital yang ikut menempel bersama dengan Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan, memperkuat dukungan penjaminan keabsahan dokumen yang ditandatangani.

Melalui Kerja Sama ini, BSSN berkomitmen menyediakankebutuhan Sertifikat Eletronik, melalui Balai Sertifikasi Elektronik, yang merupakan salah satu dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang sudah diakui. Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE memuat identitas digital sebagai penjaminan keabsahan Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan, ditambah dengan dukungan aspek kriptografi yang kuat untuk menjamin Tanda Tangan Elektronik tidak mudah dan tidak dapat dipalsukan. Berdasarkan hasil pemantauan dari mitra BSrE selama ini, Sertifikat Elektronik telah mampu mewujudkan terselenggaranya berbagai kegiatan yang memanfaatakan Sistem Elektronik, terutama selama masa Pandemi COVID-19.

Kemudahan menandatangani dokumen secara elektronik dalam jumlah banyak, dengan hanya sekali klik, dan bisa dilaksanakan dikediaman masing-masing. Hal ini mendorong semua pejabat dan pegawai dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya dengan tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Untuk itu, kami berharap agar penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di masing-masing Pemerintah Daerah mampu memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta ikut berperan dalam menjaga keamanan siber di wilayah Republik Indonesia. Sebagai informasi, terhitung hingga hari ini, 11 Juni 2021, BSSN telah menjalin kerja sama penggunaan sertifikat elektronik BSrE dengan 318 (Tiga Ratus Delapan Belas) instansi di Indonesia yang meliputi Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Instansi baik Pusat dan Daerah, Pengadilan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perguruan Tinggi.

Salah satunya adalah Kerja Sama yang akan kita tandatangani hari ini. Melalui Penandatanganan PKS ini, BSSN akan mendukung pelaksanaan penerbitan sertifikat elektronik, mendampingipenerapan dan sosialisasi, serta dukungan teknis dalam pemanfaatan sertifikat elektronik. Kami berpesan, penggunaan sertifikat elektronik akan efektif apabila dimulai dari atasan, jadi bersifat top-down. Untuk itu, jajaran Pimpinan Pemerintah Aceh
harus mempelopori penggunaan tanda tangan elektronik ini. Dengan demikian, jajaran ke bawahnya pasti akan mengikuti. Kerja sama yang dilakukan antara BSSN dan Pemerintah Aceh ini merupakan salah satu bentuk sinergi dan kolaborasiantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan keamanan siber.

Untuk itu saya berharap, semoga dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama ini, sertifikat elektronik dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen dan Langkah konkret, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama oleh setiap pihak
sehingga pemenuhan aspek keamanan sistem elektronik dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kadis Kominfo Dan Persandian Aceh Marwan Nusuf B.Hsc, MA
Laporan terkait pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Aceh Dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara. Peran Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada implementasi sertifikat elektronik ini sebagai otoritas pendaftaran (OP) bagi seluruh pengguna / pemakai (user) tanda tangan elektronik, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik bagi seluruh Asn Pemerintah Aceh kepada penyedia/ penerbit layanan sertifikat elektronik yaitu Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara.
Untuk aplikasi pilot projek dari implementasi sertifikat elektronik di Pemerintah Aceh, Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh mengawali dengan aplikasi PPID Aceh, yaitu aplikasi permohonan penyedia informasi publik. seperti kita ketahui informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Kegiatan pengamanan informasi yang salah satunya melalui menyematan tanda tangan elektronik telah sesuai dengan amanah peraturan perundangan-undangan, mulai dari uu no.11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya serta mengimplementasikan perpres no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe).
Setelah penandatanganan permohonan kerjasama ini, akan ada sejumlah aplikasi lain yang akan menggunakan sertifikat elektronik seperti aplikasi dari rumah sakit ibu dan anak serta aplikasi dari rumah sakit jiwa yang telah berkoordinasi kepada kami terkait penggunaan sertifikat elektronik. kami berharap kepada SKPA lain yang mempunyai sistem informasi juga dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik.

Selain itu, untuk regulasi implementasi sertifikat elektronik di pemerintah aceh, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh telah menyusun peraturan gubernur tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan draft tersebut juga telah dikirimkan ke Kemendagri dan Insyaallah bulan ini sudah terbit.

Editor: