Breaking News

Peluang Partai Baru Di Alam Demokrasi Indonesia

Peluang Partai Baru Di Alam Demokrasi IndonesiaFoto: Ilustrasi

Oleh: Assauti Wahid


Indonesia  merupakan salah satu negara terbesar yang menganut sistem demokrasi di dunia. Setelah Amerika Serikat dan India. Dengan penduduk muslim terbanyak dan kaya keanekaraman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Sistem demokrasi Indonesia yang dimiliki. Ada kebebasan pers, sudah ada menempati ruang kebebasan mengkeluarkan pendapat, ide dan serta mengeluarkan aspirasi masing-masing warganya.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk, cara atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk memwujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga memiliki hak yang sama dan setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum serta partai politik instrumen penting di alam demokrasi Indonesia.

Menjelang pemilihan umum 2024, sejumlah partai baru bermunculan dengan aktor politik lama maupun aktor politikbaru. Sesuai dengan dinamikan sistem perpolitikan di Indonesia yang ada atau geliat perpolitikan. Ada Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Masyumi Reborn, Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur dan mungkin masih akan ada lagi.

Dengan asumsi awal, partai-partai ini didirikan untuk berkompetisi dalam pemilu dan memperoleh kursi di parlemen atau di lembaga legislatif. Di sini menarik dan timbul pertanyaan mengenai bagaimana peluang partai-partaibaru? Serta tantangan yang harus dihadapi partai-partai baru dalam Pemilu 2024. Agaknya semakin sulit.

Biasanya tantangan tersebut terbagi tiga hal. Pertama, aturan yang berat untuk lolos menjadi peserta pemilu. Kedua,perlunya kombinasi yang cukup antara memiliki tokoh atau figur yang kuat dan basis organisasi yang baik, loyalitas yang baik serta logistik yang memadai. Ketiga. Kencenderungan sistem kepartaian yang mulai stabil. Tentu, ini harus didahului dengan kemampuan partai baru untuk menawarkan sesuatu yang baru kepada publik atau masyarakat.

Baik itu berupa kepemimpinan, narasi, ide dan gagasan serta program. Dengan kata lain, sungguh terlalu berat tantangan partai baru untuk masuk ke parlemen atau lembaga legislatif di tingkat nasional. Disebakan oleh tinggi dinamika yang terjadi dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Tentu, ada faktor lain bila dikaji secara mendalam. Yang pertama, aturan di sistem pemilu menjadi penghalang masuk, yang tak mudah ditembus, dilewati partai-partai baru untuk lolos dan serta partai-partai yang di pemilu sebelumnya. Yang tak lolos ambang batas parlemen. Menurut undang-undang No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (pasal 173), partai baru harus lolos dua tahapan proses untuk bisa menjadi peserta pemilu, yaitu verifikasi adminstrasi dan serta verifikasi faktual.

Ada sembilan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai-partai baru dan partai-partai lama yang tidak lolos parlemen tingkat nasional. Di tahun pemilu yang lalu. Diantaranya,memiliki kepengurusan di semua provinsi. Dan serta memiliki kepengurusan  di 75 persen kabupaten atau kota di setiap provinsi. Memiliki kepengurusan di 50 persen  kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan dan serta memiliki anggota minimal 1.000 orang atau1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten atau kota bersangkutan dengan buktikartu anggota.

Tentu, ini tidak mudah. Syaratnya memiliki kantor tetap di semua tingkatan kepengurusan sampai tahap akhir pemilu selesai. Untuk menyiapkan itu semua, perlu waktu dan sumber daya manusia serta dana yang tak sedikit. Semua persyaratan tersebut, diverifikasi secara adminstrasi terlebih dahulu. Apabila lolos. Maka, baru bisa mengikuti proses verifikasi faktual. Dua kegiatan semacam ini. Akan menguras waktu,tenaga, pikiran dan serta dana yang tak sedikit.

Bila berkaca pada pengalaman masa lalu. Bahkan ada partai lama yang tak lolos parlemen. Beberapa kali gagal mengikuti  proses ini. Misalnya, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Mengalami kegagalan ini di Pemilu tahun 2019 yang lalu. Dan lolos menjadi peserta pemilu melalui proses gugutan pengadilan. Proses hukum seperti ini apabila dilalui oleh partai baru. Tentu, menguras waktu, tenaga, pikiran dan serta dana yang tak sedikit.

Kedua. Ketika menjadi peserta pemilu, pengalaman empat kali pemilu sejak tahun 2004. Menunjukkan bahwa partai yang bisa bertahan adalah yang mampu mengkombinasikan tiga unsur atau tiga kekuatan ini. Ketokohan, basis organisasiatau loyalitas yang baik dan serta logistik yang cukup. Setiap partai politik harus cukup memiliki ketokohan tingkat nasional.

Memiliki kemampuan menarik tokoh-tokoh yang berpengaruh dan serta mempunyai pengikut yang setia ditingkat daerah atau dapil. Bukan hanya itu saja, tingkat pengenalan ke publik. Kira-kira harus ada 50 persen tingkat pengenalan bila kalkulasi. Itu menunjukkan tingkat rata-rata nasional.

Partai baru, sesuai dengan namanya, seharus, semesti lebih mudah menarik untuk memilih dan serta mendukung disaat pemilu diadakan. Harus menawarkan kebaruan, baikkah itu kebaharuan ketokohan atau kepemimpinan dan kebaharuan dari narasi, ide, gagasan serta program. Bila dari segi ketokohan kita masih melihat aktor politik lama yang menjadi figur atau politisi lama yang cukup dikenal publik ketokohannya. Dan serta narasi, ide, gagasan serta masih yang lama tidak ada kebaruan.

Nama saja yang baru, isi tetap sama. Demikian juga dengan narasi, ide, gagasan dan serta program masih sama tidak ada kebaharuan. Kalau model seperti itu, tidak laku. Karena pemilih negara kita sudah mendapatkan informasi yang memadai.

Ketiga. Tantangan selanjutnya ialah adanya gejala stabilitas sistem kepantaian. Ini menandai pola kompetisi antarpartai mulai terbentuk dan pemilih mulai kebiasaan memilih partai-partai yang sudah terkenal. Serta memiliki kemampuan lolos ambang batas, yang sebagaimana sudah tertuang dalam undang-undang pemilu. Gejala model ini, yang menyebabkanpartai baru tak ada satu pun partai baru yang lolos ke parlemen di Pemilu 2009 yang lalu.

Ini membuat partai baru memiliki tantangan yang sangat sulit.Bila dilihat dari sejarah sistem perpolitikan di Indonesia 2009 ke 2014, suara partai baru turun tajam. Dan dari 2014 ke 2019 relatif tak berubah suara ke partai baru. Alias hampir sama. Menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih menyalurkan suaranya ke partai- partai yang ada di parlemen.

Sedikit yang menarik ke partai baru. Gejala stabilisasi ini juga konsisten dengan jumlah partai efektif di parlemen. Yang relatif tak berubah banyak. Sekalipun ada peningkatan ambang batas parlemen dan serta hadir partai baru di pemilu.

Kehadiran partai baru belum menarik pemilih, mungkin karena sebetulnya partai itu tak mampu menunjukkan apa yang baru dari mereka. Maka, tampaknya mereka perlu bukan merumuskan kebaruan apa yang mereka tawarkan Melainkan bagaimana mengkomunikasikannya kepada pemilih milenial.

Generasi milenial lebih terbuka terhadap hal-hal baru jika dikomunikasikan sesuai karakteristik mereka (milenial). Dan peluang yang ada menarik pemilih lama atau basis pemilih partai lama yang menjadi asal partai baru. Kalau tidak begitu tidak ada cara lain.