Breaking News

Iklan DPRK ABES Ucapan Selamat Sekda

Pelapor Bupati Aceh Barat Ditahan, Kuasa Hukum Apresiasi Bantuan LPSK RI

Pelapor Bupati Aceh Barat Ditahan, Kuasa Hukum Apresiasi Bantuan LPSK RI


RUANGBERITA.CO I Banda Aceh- Kuasa hukum Zahidin alias Teungku Janggot mengapresiasi langkah Lembaga Perlindunyan Saksi dan Korban (LPSK) yang mau untuk memberikan perlindungan hukum bagi kliennya yang ditahan akibat pelaporan balik oleh Bupati Aceh Barat.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tgk Janggot, Zulkifli, saat menerima kunjungan TIM Investigasi LPSK RI di Kantor Hukum ARZ & Rekan, di Aceh Besar, Selasa, (16/2/2021).

Seperti diketahui, Teungku Janggot melaporkan Bupati Aceh Barat ke Kepolisian Daerah Aceh atas kasus dugaan pengeroyokan terhadap dirinya. Namun seiring berjalannya waktu kasus tersebut, Teungku Janggot dilaporkan balik oleh bupati. Dan kini ia harus mendekam dalam tahanan.

Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum Teungku Janggot menyampaikan sejumlah kejanggalan atas laporan kliennya hingga penetapan pelapor sebagai tersangka.

"Oleh sebab itu, kami berharap kami berharap melalui kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada LPSK RI, dapat menjamin perlindungan bagi Korban dan saksi sesuai dengan fakta yang ada pada saat tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan Bupati Aceh Barat,"kata Zulkifli.

Adapun dasar hukum kuasa hukum Teungku Janggot memohon perlidungan saksi dan kprban kepada LPSK RI adalah dengan merujuk pada UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban Juncto Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor : M.HH – 11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER – 045 / A / JA / 12 / 2011, Nomor : 1 tahun 2011, Nomor : KEPB – 02 / 01 – 55 / 12 / 2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor Juncto Pedoman Kerja antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor : NK – 005 / 1.DIV4.2 / 04 / 2016, Nomor : KEP – 212 / A / JA / 04 / 2016, tentang Perlindungan Saksi dan Korban.