Breaking News

Pelantikan Pengurus IKAKESMA Periode 2020-2024 Bahas Tantangan Vaksinasi di Aceh

Pelantikan Pengurus IKAKESMA Periode 2020-2024 Bahas Tantangan Vaksinasi di Aceh

RUANGBERITA.CO I Jakarta - Banda Aceh - Pengurus Besar Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh (PB IKAKESMA) Periode 2020-2024 yang dipimpin oleh Yulizar Kasma, S.KM, M.Si resmi dilantik, Sabtu (6/3/2021). Pelantikan dilakukan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah (FKM UNMUHA) Prof. Asnawi Abdullah secara virtual (zoom meeting).

Prof. Asnawi dalam sambutannya mengatakan, FKM UNMUHA telah melahirkan 4.820 orang sarjana sejak berdiri di tahun 1987. FKM UNMUHA adalah FKM pertama di Indonesia yang berstatus swasta dan sekarang memperoleh nilai akreditasi A untuk tingkat sarjana dan akreditasi B untuk Pasca Sarjana.

“Saat ini kita sedang fokus mempersiapkan agar Pascasarjana FKM UNMUHA juga mendapat nilai akreditasi A,” kata Prof. Asnawi.

Yulizar Kasma sebagai ketua Umum PB IKAKESMA 2020-2024 dalam sambutannya pasca dilantik mengatakan bahwa, alumni FKM UNMUHA berkarir di berbagai bidang, ada sebagai tenaga kesehatan, pengusaha, bekerja di NGO, sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi kesehatan, serta di banyak bidang lainnya.

Oleh karena itu, kata Yulizar, jika para alumni yang hampir 5000 orang ini bisa berkonsolidasi maka akan menjadi kekuatan besar dalam mewarnai kebijakan pemerintah khususnya dalam urusan Kesehatan masyarakat. Menurut Yulizar, IKAKESMA juga sudah membentuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di kabupaten/kota seluruh Aceh.

Anak muda yang juga Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar (FKM UTU), Yulizar Kasma mengajak semua alumni FKM UNMUHA untuk menyatukan barisan sehingga IKAKESMA bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk alumni tapi juga untuk kesehatan masyarakat Indonesia.

“IKAKESMA sejajar dengan Ikatan Alumni Kesmas lainnya di Indonesia,” kata Yulizar yang juga mahasiswa program doktoral (S3) FKM Universitas Sumatera Utara.

Rangkaian acara pelantikan ini juga menggelar webinar yang bertajuk “Vaksinasi Covid-19 di Aceh antara Tantangan dan Harapan.” Hadir sebagai pembicara Lukman, S.KM,. M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Taufiq Abdul Rahim, M.Si,. Ph.D pengamat kebijakan publik dan Eddy Azwar, S.KM,. M.Kes Plt. Dinas Kesehatan dan KB Pidie Jaya. serta para peserta yang mencapai 140 orang.

Sebagai pembicara pertama dalam diskusi tersebut, Lukman mengatakan bahwa sampai saat ini ada masuk 1000 hoaks terkait vaksinasi yang datang dari sumber tidak jelas. Dampaknya adalah ketakutan masyarakat timbul akibat mempercayai hoax yang beredar.

“Terkait vaksinasi untuk tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh telah mencapai 106 persen melebihi target yang ditetapkan. Alhamdulillah,” katanya.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Kota Banda, pihaknya menggunakan strategi role model atau keteladanan. Melalui vaksinasi tokoh – tokoh masyarakat, pejabat, dan tenaga kesehatan sebagaimana arahan sehingga kelak masyarakat menerima vaksinasi secara sukarela.

“Perlu pendataan dan pendekatan yang lebih komprehensif ketika sampai waktu vaksinasi pada masyarakat umum. Karena tantangan vaksinasi ke masyarakat tentu berbeda dengan tantangan vaksinasi ke tenaga Kesehatan,” ujarnya.

Vaksinasi Tidak Boleh dengan Paksaan

Pengamat kebijakan Publik Taufiq Abdul Rahim, M.SI,. Ph.D sebagai pembicara kedua berbicara tentang Instruksi Gubernur Aceh tentang vaksinasi berisi ancaman, solusikah?

Taufiq mengatakan, bahwa tidak boleh ada intruksi atau kebijakan lain yang berisi ancaman dalam proses vaksinasi. Pemaksaan semacam itu melanggar HAM. Pada dasarnya kita merasa pemerintah telat ketika berhadapan dengan bencana non alam ini. Seharusnya di awal pemerintah tidak ragu untuk mengambil kebijakan menutup akses keluar masuk antar negara di awal tahun lalu. Pemerintah baru bangun beberapa bulan kemudian.

“Dalam upaya mencegah vaksinasi tidak boleh ada lagi unsur kekerasan seperti yang terjadi saat penerapan jam malam di Aceh waktu itu. Pun dalam proses vaksinasi, masyarakat harus diedukasi secara mendalam sehingga mereka menerima divaksin,” sarannya.

Begitupun, katanya, pemerintah pun harus jelas leading sektornya, jangan lagi seolah – olah berlomba menyampaikan info ke publik yang satu sama lain berbeda datanya.

“Hoaks harus dilawan dengan fakta termasuk hoaks dari unsur pemerintah. Selama Covid-19 pengangguran bertambah 1.3 juta orang. Perlu ada kejelasan sehingga data – data yang dihasilkan ke publik maupun dalam pelaporan bisa tersistem,” kata Taufiq.

Pidie Jaya menggunakan Pendekatan Agama

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pidie Jaya, Eddy Azwar, menyampaikan bahwa budaya masyarakat Aceh diisi dengan nilai – nilai keislaman. Maka pendekatan majlis ta’lim dan kampanye bersama dengan ulama menjadi hal yang akan dilakukan sehingga masyarakat tidak takut divaksin.

Hasil survey pada masyarakat Pidie Jaya tentang vaksinasi, 80 persen masyarakat tidak mau divaksin karena takut. Ini berbeda dengan imunisasi sebelumnya yang lebih cenderung tidak mau karena keyakinan haramnya.

“Untuk itu perlu konsolidasi bersama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, maka Pidie Jaya menggandeng ulama dan tentu berharap IKAKESMA kelak bisa mengambil momentum dalam proses vaksinasi ini,” tutupnya.

DPRK Aceh Besar Ucapan Ramadhan