Breaking News

Pelaku Rudapaksa Divonis Bebas, Elemen Sipil Aceh Kecam Putusan Mahkamah Syariah

Pelaku Rudapaksa Divonis Bebas, Elemen Sipil Aceh Kecam Putusan Mahkamah SyariahFoto: Ist
Ketua Umum BFLF, Michael Oktaviano

RUANGBERITA I Banda Aceh - Keputusan majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh yang memvonis bebas DP, pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi pada Agustus 2020 silam terus saja menuai kecaman publik. Salah satunya dari organisasi sosial Blood For Life Foundation (BFLF).

Melalui Ketua umum nya, Michael Oktaviano menyebutkan putusan bebas itu menjadi pukulan telak terhadap penegakkan hukum perlindungan anak dan perempuan di Aceh. Dia mengkhawatirkan, jika kasus seperti itu terulang, maka akan sangat mudah bagi pelaku kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (Ordinary Crime) itu untuk kembali menghirup udara bebas.

“Ini menjadi trauma sendiri bagi korban. Pemerintah Aceh bersama Legislatif harus menjadi perhatian khusus karena tingkat kasus pelecehan dan pemerkosaan anak sangat meningkat tajam dimasa pandemi ini apalagi kita sudah berstatus daerah Syariah Islam,” ujar Michael kepada media, Senin (24/5/2021) 

Dia pun mengingatkan kembali peran para multipihak di tingkat desa agar lebih peduli, jeli dan peka saat melihat gejala yang berpotensi terjadinya peristiwa serupa.

“Aparat perangkat gampong dan tetangga harus lebih peduli melihat tetangga sekitar kalau melihat ada gejala dan potensi hal hal yang bisa menuju terjadinya pelecehan anak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, menilai putusan bebas oleh Mahkamah Syari’yah Aceh sangat merugikan korban, dan mengabaikan hak-haknya. Pihaknya sangat mendukung upaya Kejati Aceh Besar melakukan upaya hukum melalui kasasi agar pelaku mendapatkan hukuman maksimal dan menjerakan.

“Selain itu, penting dipastikan agar korban mendapatkan pemulihan baik fisik, psikis dan psikosialnya, jangan sampai mengalami intimidasi atau bahkan pengucilan baik dari pihak keluarga, masyarakat atau pihak lainnya. Harus dipastikan pula korban dapat melanjutkan hidup dengan aman dan terlindungi, mendapatkan hak-haknya sebagai anak serta berdaya. Untuk itu dukungan semua pihak mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, pihak sekolah dan semua pihak sangat dibutuhkan,” tegas Riswati.

Pada kesempatan yang sama, pimpinan Dayah Diniyah Darussalam, Umi Hannisa, mengingatkan agar upaya penangan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara masif dan terintegratif sejak dari pencegahan, penanganan dan pemulihan hingga reintegrasi, dan harus pula didukung dengan peningkatan anggaran melalui unit-unit layanan terkait sehingga bisa lebih optimal.

20210525-550f5ac6-3982-4dd6-9213-31461260b4c6

(Pimpinan Dayah Diniyah Darussalam, Umi Hannisa)

Editor: