Breaking News

OSS Terbitkan Izin Usaha Otomatis Meski Kewenangan Pemerintah Daerah

OSS Terbitkan Izin Usaha Otomatis Meski Kewenangan Pemerintah Daerah
Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Tengah, Arslan Abdul Wahab,SE, MM didampingi Kepala DPMPTSP Aceh Tengah, T.Alaidinsyah, SE, MM dan Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis, ST, DEA, didampinggi Kabang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan, Saifullah Abdulgani, pada Pembukaan Raker Forum Komunikasi PTSP Aceh di Oproom Setdakab Aceh Tengah, Kamis (18/11/2021).

 RUANGBERITA.CO I Takengon—Lembaga Online Singgle Submission (OSS) dapat menerbitkan izin usaha scara otomatis meski izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah,  apabila dinas teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lamban merespon permohonan izin yang diajukan pelaku usaha melalui sistem OSS.

Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dalam Pidato Pembukaan Rapat Kerja (Raker) Forum Komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota, yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setdakab, Arslan Abdul Wahab, di Oproom Setdakab Aceh Tengah, Kamis (18/11/2021).

Shabela mengatakan, Ketua maupun Pengurus Forum Komunikasi PTSP kabupaten/kota  yang notabene juga memimpin organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal didelegasikan kewenangan menerbitkan izin berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut hendaknya dijalankan dengan prinsip trust but verify,  yakni perizinan dimudahkan, pengawasan terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Pelayanan perizinan diselenggarakan sesuai semangat Undang-undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dunia usaha. 

"Permohonan izin dari para  pelaku usaha yang diajukan melalui sistem OSS harus direspon tepat waktu, sebelum sistem OSS menerbitkannya secara otomatis," kata Shabela mengingatkan, sebelum mengetuk palu sebagai pertanda Raker Forum Komunikasi PTSP kabupaten/kota dibuka secara resmi oleh orang nomor satu di Aceh Tengah itu.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis ST, DEA selaku Penanggung Jawab Forum Komunikasi PTSP Aceh mengaku sepakat dengan Bupati Shabela. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) lahir untuk memperbaiki ekosistem berusaha dan investasi, dan menjawab kebutuhan lapangan kerja bagi usia produktif, yang merupakan bonus demografi.

Bonus demografi istilah dalam kependudukan yang menggambarkan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia tidak produktif. Pada era bonus demografi saat ini dan di masa mendatang membutuhkan lapangan kerja baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan UUCK merupakan salah satu instrumennya, kata Martunis.

UUCK merupakan penyederhanaan lebih dari 1.200 pasal dari 80 UU menjadi hanya 186 pasal UUCK. Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan. Ada sekitar 700 pasal dari 52 UU yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien, dan efektif, untuk mempermudah izin berusaha dan berinvestasi, urainya.


Menurut Marthunis, UUCK dan regulasi turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, merupakan tantangan bagi DPMPTSP Aceh maupun DPMPTSP kabupaten/kota.

Regulasi baru tersebut menuntut pelayanan perizinan secara elektronik yang cepat dan tepat waktu, namun tanpa mengabaikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan--termasuk ketentuan dan kewenangan daerah asimetris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, jelasnya.

Forum Komunikasi PTSP Aceh hendaknya mengidentifikasi kewenangan asimetris yang diatur dalam UU Pemerintah Aceh. Apabila belum selaras dengan UUCK dan regulasi turunannya, Forum Komunikasi PTSP dapat mengusulkan penyelarasannya kepada Pemerintah melalui kepala daerah, sesuai Permendagri Nomor 38 tahun 2021.

Pada bagian lain paparannya, Kepala DPMPTSP Aceh itu, selaku Penangung Jawab Forum Komunikasi PTSP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi PTSP Aceh Periode 2018-2021 yang telah merampungkan tugasnya dengan baik.

Kemudian ia menghimbau Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi PTSP Aceh Periode 2021-2024 supaya kompak dan bekerja sama dengan semua OPD/dinas teknis laksana satu tubuh. Mari mempelajari UUCK dan regulasi turunannya supaya semangat perbaikan ekosistem berusaha dan investasi dapat terimplementasikan dengan baik di seluruh Aceh.

“Ekspektasi memperbaiki ekosistem  berusaha dan investasi dapat kita wujudkan dengan baik apabila sistem regulasi perizinan berusaha itu selaras dari hulu hingga ke hilir,” tuturnya.

Pemilihan Pengurus

Raker Forum Komunikasi PTSP kabupaten/kota se-Aceh itu diakhiri dengan pemilihan Ketua Forum Komunikasi PTSP Aceh untuk masa  kepengurusan periode 2021-2024,  menggantikan Ketua dan Pengurus Forum Komunikasi PTSP Aceh periode 2018-2021 yang telah merampungkan tugasnya.

Forum Komunikasi PTSP Aceh Periode 2018 – 2021 diketuai Kepala  DPMPTSP Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan Pengurus Forum PTSP Aceh Periode 2021-2024 terpilih Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Edi Juanda sebagai Ketua dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah sebagai wakilnya. 

Sedangkan pada posisi Sekretaris Forum Komunikasi PTSP Aceh Periode 2021-2024 itu terpilih Kepala DPMPTSP Kabupaten Pidie, Effendi. Sementara posisi bendaharanya dipercayakan kepada Kepala DPMPTSP Aceh Utara, Nyak Tiari.

Ketua Forum Komunikasi PTSP Aceh Periode 2021-2024 terpilih, Edy Juanda berjanji akan mendorong perbaikan ekosistem berusaha dan investasi di Aceh dengan menyelaraskan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha (swasta). Ia juga berkomitmen menjalankan amanah forum sesuai UUCK dan regulasi turunannya, serta kewenangan asimetris Pemerintahan di Aceh.

Tim Formatur terpilih bertanggung jawab untuk merestrukturisasi organisasi Forum Komunikasi PTSP Aceh sesuai dengan tantangan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko saat ini, dan juga melengkapi susunan pengurusnya, untuk dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh.

Raker Forum Komunikasi PTSP yang berlangsung sehari penuh itu ikut dihadiri  Asisten Administrasi Umum Setdakab, Arslan Abd. Wahab mewakili Bupati Aceh Tengah, Kepala DPMPTSP Aceh didampingi sejumlah pejabat struktural terkait, Kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Ketua KADIN Aceh Tengah, dan Kepala Biro Hukum Setda Aceh, yang diwakili Kabag Bantuan Hukum, Sulaiman [*]