Breaking News

Iklan DPRK ABES Ucapan Selamat Sekda

Mensyariahkan Nama Perbankkannya atau Sistemnya yang Harus Syariah?

Mensyariahkan Nama Perbankkannya atau Sistemnya yang Harus Syariah?Nurhaliza

Oleh : Nurhaliza

Berdasarkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan dalam pasal 21 ayat (1) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus melakukan prinsip syari’ah.

 Lantas sudahkah syariah seluruhnya  operasional perbankkan yang sudah menambahkan kata “syari’ah” di perbankkan tersebut?

Dengan dikeluarkannya maklumat bahwa tahun 2020 perbankkan yang beroperasional di Aceh  harus syariah, maka hal ini menjadi pembicaraan hangat. Terjadi pro dan kontra diantara masyarakat.

Seperti  pendapat seorang ibu rumah tangga bernama Maryati warga gampong Bangka Jaya  yang saya temui pada acara pengajian di Meunasah, “ untuk apa di buat bank syariah, kan sama aja nanti ada ribanya, yang ada kita ubah buku rekening itu nambah ribet aja.”  ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan perbankkan syariah juga diakibatkan oleh lamanya masa antrian masyarakat di depan perbankkan syariah yang terdekat, bahkan mereka harus menunggu di luar sambil panas-panasan karena terbatasnya nasabah yang boleh masuk kedalam karena covid-19 ini.

Banyak masyarakat yang masih awam mengenai hal ini, sehingga berpendapat bahwa semua bank sama, hanya namanya saja yang berbeda, tetapi pada kenyataannya perbankan yang ada di Aceh sekarang ini pengaplikasiannya tersebut masih berupaya untuk berpedoman kepada AL-Qur’an dan Hadist, ini merupakan salah satu upaya penghapusan sistem riba secara menyeluruh yang masih diaplikasikan oleh perbankkan konvensional saat ini.

Lantas bagaimana apabila seseorang meminjam uang ke Bank Konvensional, kemudian dengan adanya Qanun ini, harus beralih ke bank syariah, bagaimana kelanjutan transaksi tersebut?  haruskah berubah sistemnya dari adanya riba menjadi bagi hasil?

 Untuk mendapatkan jawabnnya,  bebarapa hari yang lalu, saya menemui seorang penjual ikan yang bernama Razali di pasar Krueng Geukuh, Aceh Utara.

“ saya meminjam uang ke bank BRI konvensional sebesar 20 juta untuk dana saya jualan ikan, sebulan saya membayar  Rp. 750.000 per bulan,  selama 36 bulan, kemudian saya baru bayar dua tahun memakai bank konvensional, karena sekarang banknya berubah menjadin syariah, pembayaran nya  tetap Rp. 750.000 perbulannya, tetapi sekarang ini tidak ada lagi ribanya. Karena sudah beralih menjadi sistem bagi hasil.”  

Perbankkan syariah saat ini, tidak hanya namanya saja yang berubah menjadi syariah, tetapi dalam sistem yang dijalankannya juga menganut sistem syariah yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan Hadist.

Allah menyuruh kita untuk menghindari dari segala unsur riba, seperti firman Allah SWT :

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” {Q.S An-Nisaa’(29)}

 Dalam sistem perbankkan syariah menyediakan pilihan akad yang dapat dipilih untuk berinteraksi dengan bank tanpa adanya unsur riba, antara lain seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, wadi’ah, salam, istishna, qard , ijarah, hawalah, dan akad lainnya.

Meskipun dalam praktiknya bank syariah saat ini masih belum sepenuhnya syariah, dikarena masih dalam tahap awal pertumbuhan, harapannya semoga  kedepannya perbankkan  syariah maupun lembaga keuangan lainnya mampu menjalankan operasional sistem yang sepenuhnya syariah agar  terciptanya ekonomi lingkungan syariah di Aceh.

Setelah beberapa tahun perjuangan berbagai pihak bahkan mendapat dukungan penuh dari ulama dan Gubernur Aceh, maka pada tahun 2020 sekarang ini, telah terciptanya konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, bahkan Aceh merupakan provinsi pertama yang melakukan implementasi terhadap kesyariatan dari sistem perbankan, tentunya menjadi suatu kebanggan masyarakat Aceh karena telah dibebaskan dari  dari kemaksiatan riba di daerah Aceh Serambi Mekah ini. Sehingga  kedepannya provinsi lain juga mengikuti jejak yang dijalankan oleh provinsi Aceh dalam mensyariahkan lembaga keuangan.

 Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa perbankkan syariah bukan hanya namanya saja yang diubah menjadi syariah, tetapi sisitem yang digunakan juga syariah, meski belum sepenuhnya syariah karena masih dalam tahap awal pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk menciptakan Aceh dengan lingkungan yang syariah maka  mulailah dari diri kita untuk menggunakan perbankkan syariah, dan membantu menjelaskan kepada masyarakat lainnya tentang perbedaan perbankkan syariah dengan konvensional.

* Nurhaliza ( Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Ekonomi Islam Unsyiah Darussalam Banda Aceh)