Breaking News

Menakar Kualitas Pendidikan Aceh

Menakar Kualitas Pendidikan AcehIlustrasi

RUANGBERITA.CO I Banda Aceh - Pada acara “Suara Publik” yang ditayangkan oleh TVRI Aceh, Kamis, 3 Juni 2021 lalu, Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, menyampaikan sebuah fakta miris soal kualitas pendidikan di Aceh yang hanya menang dari Provinsi Maluku, bahkan kalah dengan Provinsi Papua.

"...tapi kan kami menerima mayoritas mahasiswa Aceh, terutama, walaupun ada penelitian tahun lalu terhadap kualitas anak anak kita yang tes di SMPTN itu ya dibawah rata-rata. Kita menang dari Maluku saja lah, kalah dari Papua," sebut Prof Samsul.

Saat disinggung oleh host Muhammad Syuib Hamid terkait penyebab kondisi itu, Rektor Unsyiah ini dengan lugas menjawab bahwa akar permasalahan terletak pada kualitas guru di Aceh yang jelek.

"Kualitas guru kita jelek. Guru kita tidak lebih baik dari Papua. Ini kenyataan. Kalau ingin memperbaiki guru, guru itu harus kita latih kembali. Mungkin ada guru 30 atau 20 tahun yang tidak pernah dilatih," ujarnya.

Namun, menyanggah pernyataan Prof. Samsul, Kadisdik Aceh Drs. Alhudri yang juga hadir melalui aplikasi meeting zoom mengklarifikasi dengan jawaban yang membuat publik bertanya-tanya siapa sesungguhnya pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kualitas tenaga pendidik di Aceh.

"Siapa yang melakukan sertifikasi guru guru itu? Dimana guru guru kita bersekolah dulu? Ini penting sebagai kajian kita bersama. Kedepan, saya akan fokus pada peningkatan kualitas guru dan mutu didik. Itu yang akan saya tingkatkan," ujar Alhudri.

Jawaban Kadisdik Aceh yang terkesan 'menggantung' itu menarik untuk didalami, mengingat peran guru yang amat sangat sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

Kualitas Guru Versi PPG Unsyiah
Seperti yang diketahui, setiap guru yang telah mengajar wajib mengikuti program sertifikasi. Program ini sendiri bertujuan untuk menentukan kelayakan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu kepada anak didiknya. Lembaga yang berhak memberikan sertifikat pada guru yang dianggap layak mengajar ini diemban oleh lembaga Pendidikan Profesi Guru (PPG) Unsyiah.

Mengomentari keterangan Prof. Samsul,  Ketua PPG Unsyiah DR. Yeni Marlina, M.Pd memiliki pandangan lain. Ia menjelaskan, agak sulit mengukur kualitas guru di Aceh, mengingat guru yang mengikuti sertifikasi di PPG Unsyiah tidak hanya diikuti guru dari Aceh saja, namun juga diikuti oleh guru dari luar Aceh. Bahkan, sambungnya, dalam kurun waktu 2019 dan 2020, program sertifikasi justru didominasi oleh guru luar dari Aceh.

"Kalau dikatakan kualitas pendidikan di Aceh menurun, atau guru kita jelek malah banyak guru kita itu ikut PPG itu di Jakarta, Medan. Kita orang dari luar ikutnya ke sini. Jadi mengukur kualitas guru di Aceh itu agak sulit," ujar DR. Yenni dalam sebuah obrolan dengan ruangberita melalui sambungan langsung, Kamis, 10 Juni 2021.

"Saya baru menjabat tahun 2021 ini. Kalau tahun 2020, jika tidak salah, dari 100 persen yang menjalani sertifikasi, hanya 25-30% mereka yang dari Unsyiah yang belajar di PPG Unsyiah," tambah DR. Yenni.

Lebih lanjut ia mengatakan guru yang telah mendapat sertifikasi diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang diterima pada saat program sertifikasi, seperti bagus di Informasi Teknologi (IT), baik dalam cara mengajar, bagus dalam pengembangan inovasi, dan kreativitas guru dalam mengajar.

“Itu standar yang diinginkan. Namun saat diaplikasikan di lapangan (pasca sertifikasi) apakah mereka menerapkan teori yang diterima dari PPG atau tidak, kita kan tidak paham itu,” jelasnya.

“Seandainya pihak GTK pusat mengatakan bahwa PPG Aceh hanya boleh mengajarkan guru Aceh saja enak kita ngomong. Tahun ini saja, jurusan olahraga nihil dari mahasiswa Aceh. Kalau dikatakan guru di Aceh itu jelek, bagaimana kita mengukurnya,” tambah dia.

Dalam pandangannya, mengukur kualitas jebolan PPG dapat dilakukan melalui kepuasan ‘pengguna’ (kepala sekolah) dimana guru bersertifikasi tersebut mengajar.

“Setiap tahunnya kita menyediakan kuesioner yang harus diisi oleh kepala sekolah. Namun metode ini juga ada titik kelemahan terkait objektifitas pengisian kuesioner yang dimaksud,” terang DR. Yenni.

Lalu, bagaimana tanggapan Dinas Pendidikan Aceh?

Pendidikan Sebagai Tanggung Jawab Bersama
Kadis Pendidikan Aceh Drs. Al-Hudri melalui Plt Kabid PGTK Disdik Aceh, Muksalmina menjelaskan sebelumnya Disdik Aceh menggunakan hasil Ujian Nasional (UN) sebagai indikator untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pendidikan di Aceh. Namun sejak UN tidak ada lagi, pihaknya menggunakan besaran persentase kelulusan siswa yang lulus ke perguruan tinggi.

"Itu yang kita pakai sekarang," ujar Muksalmina saat ditemui diruang kerjanya Kamis, 10 Juni 2021.

Akan tetapi, dalam pandangannya ia menilai, ada ketimpangan yang terjadi dari seluruh rangkaian proses pendidikan di Aceh saat ini. Menurutnya, sistem dan proses pendidikan SD hingga SMA tidak menyelesaikan kurikulum sebagaimana mestinya dan tidak melalui proses saring yang ketat.

"Anak SD itu harusnya menyelesaikan kurikulumnya hingga selesai, baru naik ke SMP. Begitu juga dari SMP ke SMA. Saat proses SMA menuju ke perguruan tinggi, mereka harus bersaing. Beda dengan anak SD ke SMP, daya tampung masih muat. Tapi ke perguruan tinggi daya tampungnya kan terbatas. Inilah yang kita ukur sebagai batas kualitas, tes yang murninya," jelas Muksalmina.

Ketimpangan ini, sambungnya, berdampak pada anggapan publik yang menyalahkan proses pendidikan di SMA sebagai 'biangkerok' dari rendahnya kualitas pendidikan di Aceh.

"Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, kita pun tahu, kualitas hari ini sangat ditentukan oleh proses sebelumnya. Membangun pendidikan bukan seperti membuat jembatan, bangun langsung jadi setahun, ini gak, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, baru loncat ke perguruan tinggi. Tidak pernah kita mengkaji dan melihat proses sebelumnya," kata Muksalmina panjang lebar.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika dilihat fakta hari ini yang dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) terkait posisi Aceh yang menempati rangking ke lima secara nasional sebagai provinsi terbanyak yang siswanya diterima di perguruan tinggi pada tahun 2021 ini, seharusnya membuat pihaknya bangga dengan capaian tersebut.

"Secara intern, kami bangga dengan capaian itu. Bagi kami, itu adalah prestasi. Artinya dengan kondisi yang kami alami hari ini, Aceh mampu meraih hasil itu. Namun, kita tidak juga menjadi jumawa lantas mengusung dada terhadap hasil tersebut," jelasnya.

"Justru fakta itu menjadi pelecut dan cambuk bagi Disdik Aceh untuk mempertahankan serta meningkatkan apa yang telah diraih," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Muksalmina menyesalkan tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan mutu pendidikan Aceh rendah. Laki-laki jebolan FKIP Unsyiah angkatan 99 ini merasa bingung dengan standar yang digunakan para pihak yang memberikan penilaian kualitas dan mutu guru di Aceh rendah.

"Jadi indikatornya lain apa yang kita gunakan? UN sudah tidak ada, Aceh menduduki peringkat lima penerimaan mahasiswa terbanyak se Indonesia, masih juga disalahkan. Akhirnya kami bingung, apa yang harus kami buat lagi?," ucapnya bernada menggugat.

Pun demikian, ia menegaskan pihaknya selalu terbuka dengan kritikan yang disampaikan masyarakat. Akan tetapi, sambungnya, alangkah lebih bijak jika masukan yang disampaikan disertai dengan solusi yang konstruktif.

"Kalau cuma ngekritik saja tanpa disertai solusi, siapapun bisa. Dunia pendidikan di Aceh adalah milik kita, tanggungjawab kita bersama. Tanpa keterlibatan kita bersama, mustahil mutu pendididikan kita meningkat," seru Muksalmina

Kualitas Guru di Aceh
Sementara itu, saat dikonfirmasi kembali terkait pernyataannya pada acara “Suara Publik” yang ditayangkan oleh TVRI Aceh, Kamis, 3 Juni 2021 lalu, Prof. Samsul Rizal menegaskan ada tes yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek terhadap kemampuan guru, sehingga uji kemampuan yang dilakukan secara nasional tersebut menjadi dasar dirinya mengambil kesimpulan bahwa kualitas guru di Aceh masih dibawah rata-rata.

"Ada tes, ada tes yang dilakukan secara nasional oleh Kemendikbud Ristek. Jadi kemampuan seorang guru dites oleh Kemendikbudristek secara nasional, nilainya no 3 atau 4 terbawah dari 34 provinsi. Pokoknya kita bawah sekali lah," terang Prof. Samsul, 11 Juni 2021.

Terkait data yang dimaksud, Ruangberita menyampaikan keinginan untuk mengakses data itu, namun Prof. Samsul mengatakan akan melihat kembali data tersebut. Akan tetapi, hingga tulisan ini dirilis, Ruangberita belum menerima data yang dimaksud.

Secara prinsip, Rektor Unsyiah ini membenarkan pernyataan Kadisdik Aceh yang menyebutkan tentang banyaknya siswa di Aceh yang diterima di perguruan tinggi, namun, hal tersebut beda dengan kualitas yang ia maksud.

"Kuantitasnya betul, tapi kualitasnya gak bagus," ucap laki-laki yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) ini.

"Perguruan tinggi swasta itu kan banyak, tapi kualitasnya seperti apa. Itu yang jadi persoalan. Singapore University mungkin sedikit, tapi kualitas yang dihasilkan bagus," tambahnya memberikan gambaran.

Dalam kesempatan itu, Ruangberita menyampaikan sebuah data yang dirilis LTMPT yang menyebutkan dari 15.290 pendaftar, sebanyak 5.626 siswa di Aceh diterima pada sejumlah perguruan tinggi. Fakta tersebut sekaligus menempatkan Aceh pada rangking ke lima secara nasional sebagai provinsi terbanyak yang siswanya diterima di perguruan tinggi pada tahun 2021 ini.

Menanggapi hal tersebut, Rektor Unsyiah ini mengajak publik untuk melihat lebih mendetail terhadap data dan fakta diatas, terutama mengenai sebaran perguruan tinggi yang menerima para siswa tersebut.

"Betul. Tetapi di dalamnya kan tidak lihat. Diterima di Universitas Malikul Saleh, Universitas Samudera, Universitas Teuku Umar, ISBI, dan Universitas Syiah Kuala. Ini diterima di universitas itu. Ini kan karena ada otoritas dari kampus sehingga mau menerima itu, kan gak ada pesaing. Yang mau kita lihat di SBMPTN secara nasional. 'SB' (SBMPTN) dengan 'SN' (SNMPTN) beda," urai Prof. Samsul.

"Berdasarkan hasil dan data kita. Jadi jangan datanya, 'wah ini terbanyak'. Betul terbanyak, coba masuk kedalam. Kecuali diterima di UI, ITB, ITS, USU, UNAN," tambahnya lagi.

Capaian Pendidikan Aceh Tahun 2021
Seperti yang diketahui, ditengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali, Aceh mencatat prestasi membanggakan dengan menempatkan diri dalam jajaran 10 besar provinsi se Indonesia yang diterima siswanya pada bidang Saintek dan Soshum dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021.

Berdasarkan informasi yang dirilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) melalui kanal resmi Youtube LTMPT Official, Senin, 14 Juni 2021, Aceh menempati peringkat ke 7 pada bidang Saintek dengan jumlah pendaftar 17.767 dan diterima 3.442 (20,53 %).

Sementara itu, pada bidang Soshum, Aceh menduduki peringkat ke 9 dengan jumlah yang diterima sebanyak 3.446 (20,55 %) orang di berbagai perguruan tinggi negeri se Indonesia.

Dalam data yang ditampilkan LTMPT, tingkat perangkingan ditentukan berdasarkan persentase penerimaan. Akan tetapi, jika dilihat berdasarkan jumlah penerimaan, pada kedua bidang tersebut Aceh mencatatkan diri menduduki peringkat pertama dengan jumlah pendaftar terbanyak dan jumlah terbanyak yang diterima.

Menanggapi masuknya Aceh dalam 10 besar nasional yang lolos SBMPTN, Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, MT secara khusus memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pencapaian dan keberhasilan tersebut.

Apresiasi itu ditujukan Nova Iriansyah kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Aceh dan khususnya kepada warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, komite sekolah dan orang tua murid.

“Luar biasa kerja keras warga sekolah untuk mendorong para siswanya agar dapat lulus di Perguruan Tinggi Negeri. Sekali lagi kami ucapkan terimakasih dan selamat atas kesuksesan ini,” ujar Gubernur Aceh.

Editor:
Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh