Breaking News

Menakar Keadilan Qanun Jinayat Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak

Menakar Keadilan Qanun Jinayat Bagi Korban Kekerasan Seksual AnakFoto:Net
Ilustrasi

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - "Menyatakan terdakwa DP bin J tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,"

Putusan bebas tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Aceh, Kamis, 20 Mei 2021. Tak ayal, keputusan majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh yang dipimpin oleh Misharuddin bersama dua anggota masing-masing, M Yusar dan Khairil Jamal itu mengundang reaksi publik, khususnya elemen masyarakat sipil yang concern pada isu perempuan dan anak.

Maklum, perkara yang disidangkan bukanlah kejadian biasa, sebuah kasus yang merenggut masa depan seorang anak perempuan yang sejatinya harus dijaga dan dilindungi oleh pelaku yang notabenenya kerabat dekat korban.

Sejumlah kalangan menilai putusan tersebut telah menciderai rasa keadilan bagi korban dan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri bergelar 'bumi serambi mekah' ini.

Seperti yang diketahui, sebagai negeri yang menerapkan hukum Islam, seluruh aparat penegak hukum di Aceh menggunakan Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai sandaran hukum untuk memproses kasus-kasus Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam), termasuk di dalamnya mengatur tentang kasus pemerkosaan anak.

Sebagian pihak berpendapat penggunaan Qanun No 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum untuk 'melibas' para predator seksual anak belum mampu memenuhi dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Istilahnya, 'masih kurang greget' kalau tidak dikatakan 'belum'.

Qanun Jinayat VS UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sebuah wawancara dengan media ini, Selasa, 25 Mei 2021, Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh Firdaus D. Nyak Idin menyebutkan sisi lemah Qanun No 6 Tahun 2014 terletak pada Uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah), khususnya pasal 47 dan 50 yang menyertakan pilihan hukuman, termasuk cambuk didalamnya.

"Kalau di dalam pilihan hukuman itu cuma ada penjara, tidak ada pilihan hukuman cambuk, secara umum kita tidak ada masalah. Karena penjara yang menjadi pilihan utama," ujar Firdaus.

Namun, lanjutnya, persoalan muncul saat implementasi cambuk dilaksanakan. Ada beberapa alasan yang membuat pelaku tidak bisa menjalani hukuman cambuk, misalnya mengalami sakit atau lanjut usia.

"Kalau tidak dicambuk, mau dititip dimana ini pelaku. Di rumah? Jika ini dilakukan dengan berbagai alasan, maka pelaku akan kembali berjumpa dengan korban. Jadinya korban stres lagi, trauma, depresi, dan sebagainya," tandas Firdaus.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalaupun hukuman cambuk jadi dilaksanakan maka setelah itu pelaku dapat kembali ke
komunitas dimana akan bertemu korban kembali.

"Tentu ini sangat buruk bagi korban," ucapnya.

Terkhusus pada pasal 47 dan 50 dalam Qanun itu, Firdaus memberi catatan bahwa kedua pasal ini sering dijadikan tempat berlindung bagi para pelaku agar mereka cukup dihukum dengan cambuk yang belum tentu terlaksana.

"Kedua pasal ini juga sering dijadikan iming-iming, transaksional jual beli pasal, kepada pelaku sehingga pelaku hanya dihukum cambuk," kata dia.

Pada sisi lain, ia juga menilai Qanun itu tidak mengurus soal pemenuhan hak korban. Belum lagi soal kemampuan Hakim Mahkamah Syariah yang biasanya hanya mengurus soal perkara perdata yang tidak pernah mengurus perkara pidana, apalagi soal kekerasan seksual yang dialami anak.

Kemampuan tersebut, sambungnya, menjadi sangat penting karena menjadi perspektif dan cara pandang terhadap anak sebagai korban.

"Mereka itu baru saja mendapat pelatihan-pelatihan menangani perkara pidana, baru 3 tahun terakhir. Sebelumnya mereka hanya mengurus soal cerai, warisan, dan perkara perdata lainnya. Itu tiga hal yang mendasar sebenarnya, sehingga kita minta agar Qanun itu direvisi," terang Firdaus.

Meskipun pada kedua pasal itu menyertakan opsi penjara sebagai ganjaran bagi pelaku, namun Hakim Mahkamah Syariah lebih memilih opsi cambuk agar terlihat lebih syariah.

"Ini Syariat Islam, ya cambuk lah. Maindsetnya seperti itu. Mereka tidak berfikir akibat bagi korban. Okelah cambuk terlaksana 100 kali, terus kemana itu orang. Pulang ke rumah kan? Sementara pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu kan orang-orang yang ada disekeliling korban, bukan orang jauh, dan otomatis ketemu lagi. Bagaimana dengan psikologi sang korban," jelas Firdaus.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan dan mendesak legislatif untuk segera merevisi Qanun No 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 47 dan 50. Menurutnya, urusan perlindungan anak diserahkan saja penanganannya kepada UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Dengan begitu anak akan lebih terlindungi karena secara otomatis pelaku akan dipenjara, dan tidak berhubungan dengan si anak. Selain pelakunya yang bisa dikebiri, korbannya juga bisa diberikan pelayanan, rehabilitasi, dan itu sudah diatur di dalam UU perlindungan anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak," urai Firdaus.

Perspektif Hakim Soal Perlindungan Anak

Kemampuan dan kapasitas penyidang perkara (hakim) dalam sebuah kasus sangatlah penting, apalagi perkara-perkara pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korban. Pasalnya, anak bukanlah orang dewasa yang memiliki psikis dan mental yang jauh lebih baik, dan sudah barang tentu teknis pelaksanaan persidangan akan berbeda pula.

Memastikan psikologis si anak nyaman, tidak terintimidasi, tidak depresi saat persidangan adalah faktor penting yang harus diperhatikan oleh juru adil pada perkara pemerkosaan anak, sehingga fakta dan objektifitas persidangan benar-benar dapat menjadi sandaran bagi hakim dalam mewujudkan keadilan bagi korban.

Menyinggung hal tersebut, Lawyer (pengacara) Arabiyani S.H., M.H menyebutkan mengadili perkara yang melibatkan anak sebagai korban pemerkosaan bukanlah persoalan mudah. Ada tatacara tertentu yang harus dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan dan memperhatikan psikologis si anak saat beracara.

“Cara tanyanya harus lemah lembut, saat anak nangis harus sabar-sabar. Ada tatacaranya. Kalau baca di media, pertimbangan hakim kenapa pelaku divonis bebas, salah satu faktor karena si anak tidak memberikan keterangan secara lisan, hanya geleng-geleng dan angguk-angguk. Anak itu korban, dia bersedia datang ke sidang saja sudah rayeuk tuah (beruntung) itu hakim. Mungkin disitu ada pelakunya, mau ngomong apa si anak. Makanya, si hakim tidak memiliki perspektif ini,” ujar Arabiyani saat diminta tanggapannya, Selasa, 25 Mei 2021.

“Kami melihat, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh sedikitpun tidak memperhatikan aspek psikologis anak. Sudah tentu anak akan merasa takut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, atau anak takut/trauma dengan keberadaan terdakwa,” tambah perempuan yang akrab disapa Iyak ini.

Lebih lanjut Iyak menerangkan seharusnya hakim yang menangani perkara anak telah menjalani diklat SPPA dan mengantongi sertifikat tersebut.

“Kalau tidak terpenuhi, bahaya itu. Karena sertifikasi itu adalah perintah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 43 ayat 3 poin c. Kalau si hakim sudah pernah menjalani diklat SPPA dan bersertifikasi, seharusnya lebih memperhatikan kepentingan si anak yang menjadi korban, tentunya tanpa mengenyampingkan keadilan bagi terdakwa,” tegas Iyak.

Besar kemungkinan, sambung Iyak, kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pengalaman Majelis Hakim yang mungkin tidak terbiasa menghadapi kasus khusus anak.

“Karena akan berbeda sekali memposisikan diri sebagai hakim perdata yang ruang lingkupnya seputar keperdataan masalah nikah cerai, waris, dan harta gono gini dan sengketa ekonomi syariah,” ujarnya.

Senada dengan harapan Firdaus D. Nyak Idin, Iyak menilai Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat harus segera direvisi. Menurutnya, pengaturan Qanun tersebut hanya memuat tentang hukuman terhadap pelaku dan tidak mengatur secara komprehensif tentang hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, lebih komprehensif dan menyeluruh mengatur tentang efek jera bagi pelaku dan juga mengatur jaminan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban secara tegas," rinci Iyak.

UU yang disebutkan di atas, menurut dia lebih memiliki nilai plus karena telah memuat aspek preventif (pencegahan) yang tidak termaktub di dalam Qanun Jinayat Aceh. Ia pun merincikan salah satu contoh kelemahan Qanun Jinayat dimana seseorang baru dapat diproses hukum apabila telah terjadi tindak pidananya.

"Sementara, UU Perlindungan Anak tidak hanya memproses hukum apabila telah terjadi tindak pidananya, tetapi UU ini sudah memproses hukum apabila ada bentuk ancaman atau kebohongan, bahkan membujuk untuk melakukan juga akan diproses hukum. Artinya, UU Perlindungan Anak sudah mengatur pencegahan (preventif) sejak awal telah diatur," jelas dia.

Iyak memberi penekanan, tidak semua pasal dalam Qanun Jinayat harus direvisi. Pihaknya hanya mendesak jika jarimah terkait pelecehan seksual dan pemerkosaan saja yang dicabut.

"Dengan dicabutnya 2 jarimah ini, secara otomatis mencabut pula pasal-pasal dibawahnya. Dengan demikian apabila terjadi kekerasan seksual dan perkosaan, maka otomatis harus menggunakan KUHP atau Undang Undang Perlindungan Anak," tandas Iyak.

Lantas, bagaimana tanggapan pihak legislatif?

Setali tiga uang. Anggota DPRA Darwati A Gani mengatakan sangat mendukung jika Qanun Jinayat harus segera direvisi, terutama pasal 47 dan 50. Dia menyebutkan hal tersebut sesuatu yang mutlak yang harus segera dilakukan.

"Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) telah mengajukan draft revisi yang dimaksud dan hingga saat ini terus berproses," ungkap Darwati kepada ruangberita, Selasa, 25 Mei 2021.

Pun demikian, dia berpendapat akar persoalan itu tidak sepenuhnya pada Qanun Jinayat. Bagi Darwati, hal tersebut lebih dominan pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap Qanun Jinayat. Ia pun mempertanyakan kenapa pelaku pemerkosaan itu divonis bebas.

"Alasannya selama persidangan mereka tidak punya cukup bukti yang melihat (saksi) perkosaan. Ya sulitlah, karena kalau ada yang melihat tidak akan terjadi perkosaan," kata Darwati bernada kesal.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyesalkan sikap hakim yang meragukan kesaksian korban hanya karena keterangan yang disampaikan lewat bahasa tubuh berupa anggukan dan gelengan kepala.

"Namanya juga anak-anak ya, selama di persidangan tentu dengan perasaan ketakutan. Dan dapat dikatakan anak-anak yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak-anak yang kurang mampu, bukan anak-anak yang begitu percaya diri. Tentu dia merasa takut, mau ngomong pun dia sudah tidak berani lagi, pelakunya pun ada disana," tukas perempuan yang akrab disapa Kak Dar oleh awak media ini.

Politisi PNA ini pun tidak mempermasalahkan jika kedua instrumen hukum itu yang digunakan, baik Qanun Jinayat maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

"Keduanya boleh, tetapi jangan salah ditafsirkan. Sanksi yang diberikan bukan hanya cambuk, tapi kurungan penjara juga ada lho. Satu lagi, korban juga berhak menerima kompensasi berupa restitusi atas kerugian yang ia derita," tegas Darwati.

Jelang detik-detik akhir saat tulisan ini hendak tayang, melalui staf ahlinya Endang S, penulis menerima pesan yang berisi tanggapan dari istri orang nomor satu di Aceh saat ini, Dyah Erti Idawati.
"Ibu (Dyah Erti) terus mengawal semua ini, dan rasa prihatin ibu pun cukup besar," kata Endang, Kamis, 27 Mei 2021.

Lalu, bagaimana tanggapan Dyah Erti? Wanita yang dikenal memiliki atensi cukup besar pada isu perempuan dan anak ini menyebutkan merujuk pada penanganan kasus yang dilakukan oleh UPTD selama ini, pernyataan dari elemen masyarakat sipil menurutnya cukup beralasan.

"Kalau perkara kekerasan seksual yang korbannya anak, akan lebih baik jika penanganannya menggunakan UU perlindungan anak," kata Dyah Erti.

Jika menggunakan qanun Jinayat, sambungnya, ada kemungkinan sanksinya hanya berupa hukuman cambuk. Ia juga menyinggung soal sarana dan prasarana persidangan yang menurutnya belum sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

"Mahkamah Syar’iyah juga belum memadai, untuk SDM seperti Hakim MS yang bersertifikasi anak juga masih sangat terbatas. Jadi, kita perlu berkoordinasi secara intens, baik itu dengan Mahkamah Syariah, Dinas Syariat Islam, dan para penegak hukum untuk mencari solusi yang bisa memberi kepastian hukuman yang ber-efek jera," tukas Dyah Erti.

Terkait hal tersebut, Dyah menyampaikan dua pandangan. Pertama, mencabut pasal-pasal yang berkenaan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak dan kembali ke UUPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

"Atau mengambil langkah dengan segera merevisi Qanun Jinayat," tegas istri Gubernur Aceh itu sekaligus menutup keterangannya.

Satu hal yang jangan dilupa, peran keluarga dan lingkungan tak boleh luput dari perhatian. Kedua faktor tersebut, bukan hanya berfungsi sebagai 'pengawas' bagi anak, namun juga dimaksimalkan perannya untuk menjadi media edukasi yang memberi informasi positif bagi tumbuh kembangnya.

Pada akhirnya kita berharap, melalui sinergisitas itu semua, anak saya, anak anda, dan anak kita semua, terhindar dari intaian 'predator seksual anak' yang bisa hadir kapan saja, dan dimana saja. So, lakukan yang terbaik untuk menjaga mereka, dan mewujudkan mimpi anak-anak kita.

Editor: