Breaking News

Lemahnya Loyalitas Kader di Dalam Partai Politik Indonesia

Lemahnya Loyalitas Kader di Dalam Partai Politik Indonesia
Hendra Gunawan.

Oleh : Hendra Gunawan

Ada sebuah pepatah klasik yang mengatakan, jika tidak ada lagi musuh dalam selimut, maka musuh yang datang dari luar tidak lagi menjadi persoalan. Tampaknya, hal inilah yang benar-benar harus dimaknai oleh Ketua umum partai Demokrat Agus Harimurti yudhoyono di tengah isu prahara kudeta.

Jika isu kudeta merangkak tersebut adalah benar dan sedang bergerak secara sistematis dari dalam, maka satu hal yang patut di pertanyakan adalah seberapa besar loyalitas para kader di tubuh partai Demokrat, khususnya kepada ketua umum yang di pilih secara aklamasi tersebut.

Sejak SBY sedikit demi sedikit mentransfer pengaruhnya di tubuh partai ke AHY, tidak sedikit kader yang berfikir ulang untuk tetap berada dalam satu perahu bernama Demokrat. AHY, dianggap sebagian orang tidak berkompeten memimpin partai sebesar Demokrat yang secara historis sempat memegang kekuasaan di Republik ini.
Anggapan ini semakin besar pada setiap momentum yang bersinggungan dengan partai penguasa, untuk meredakan suasana, pak SBY masih kerap turun gunung. Tidak terkecuali dalam kisruh saat ini yang juga turut menyeret nama Moeldoko, Kepala Staf kepresidenan. Iya diduga sebagai dalang upaya pelengseran AHY sebagai ketua umum yang melibatkan sejumlah dana dengan cara “Ngopi” bareng kader partai Demokrat.

Namun jika ditarik mundur, dinamika seperti ini adalah hal lumrah di kontelasi politik Indonesia dan telah menjadi konsumsi rutin masyarakat kita. Tidak hanya terjadi di partai Demokrat, tapi hampir di tiap partai. Persoalan internal kerap kali menjadi momok menakutkan. Terlebih ketika berbenturan dengan partai penguasa yang pada akhirnya melahirkan dualisme kepengurusan.
Dalam kurun beberapa tahun terakhir, setidaknya tercatat 3 partai yang mengalami hal serupa yaitu Golkar, PPP, dan Berkarya.

Golkar dan PPP harus mengalami dualisme karena di dalam internal mereka terjadi dua kubu berseberangan dalam mendukung Pilpres yang lalu, antara Jokowi dan Prabowo.

Masalah ini pada akhirnya dapat di selesaikan melalui Islah ataupun turut campur pemerintah melalui SK kemenkumham kepada kubu yang dianggap sah.


Hal ini juga berlaku pada saat Tommy Soeharto selaku ketua umum Partai Berkarya harus dilengserkan dalam munaslub. Ketiga partai yang mengalami dualisme tersebut, pada akhirnya merapat ke kubu pemerintahan. Mungkin berangkat dari peristiwa itu, pimpinan Demokrat mengantisipasinya dengan mengirim surat resmi ke negara untuk mengkonfirmasi keterlibatan oknum pemerintahan dalam kisruh tersebut.

Privilege kader tertentu

Satu hal yang paling mengusik benak masyarakat saat ini adalah di tengah krisis ekonomi yang merosot dan mekanisme penanggulangan pandemi yang kerap berubah-ubah, para elit politik mulai gaduh mengurusi kontestasi pilpres 2024. Kabar yang beredar di media beberapa hari belakangan yaitu pak Moeldoko yang bukan kader partai Demokat dituding ingin merebut ketua umum demi ambisi Pilpres 2024. Hal ini memantik tanda tanya di benak publik tentang bagaimana proses pengkaderan di tiap partai.

Tentu ada beragam mekanisme di masing-masing partai sesuai Ad/art, tapi tidak menutup kemungkinan tingginya transaksional di putaran politik indonesia membuat kader inti kerap tersisih. Pemimpin yang lahir dari rahim partai dan benar-benar menganut ideologi partai tertentu semakin tergerus. Mereka di gantikan oleh kader-kader terbang yang secara Privilige dan logistik jauh lebih memadai. Esensi partai sebagai alat perjuangan politik, semakin bergeser nilainya dan hanya dianggap tidak lebih sebagai kendaraan meraih kekuasaan.

Proses tersebut dapat dilihat saat pencalonan walikota Surakarta dan walikota Medan. PDIP dianggap dengan mudah menggagalkan penjaringan kader lain dengan memberi mandat langsung kepada Raka Buming dan Bobby Nasution yang notabene anak dan mantu Presiden Jokowi. Hak istimewa seperti ini pada akhirnya menjadi momok menakutkan para kader yang telah berdinamika dan berproses selama bertahun-tahun dalam tubuh partai.

Para kader terbang yang memiliki privilege tertentu dan logistik memadai, bisa menjadi salah satu dasar keraguan minimnya loyalitas di internal setiap partai. Para kader yang tersisihkan, juga akan menjadi duri dalam daging yang tiap saat akan menimbulkan luka besar. Hal ini pulalah yang banyak memicu politisi menjadi petualang politik ketimbang menjadi politisi ideologis yang memegang teguh sikap partai.

Fenomena ini ditakutkan berdampak kepada penyeragaman pola pikir pemimpin-pemimpin bangsa yang lahir dari perekrutan secara instan tersebut. Masyarakat hampir tidak bisa membedakan corak ideologis antara satu kader partai dengan kader partai lainnya yang tercermin dari sikap dan kebijakan publik mereka. Satu-satunya yang bakal di ingat adalah dagelan politik yang berujung pada saling singgung kasus korupsi siapa paling besar.


Millenial dan kader Partai

Saat ini di beberapa momen yang maju dalam kontestasi politik baik itu eksekutif maupun legislatif adalah mereka yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi namun tidak pernah ikut dalam dinamika politik sebelumnya. Hal ini tercermin dari banyaknya artis serta public figure berbondong-bondong terjun ke dunia politik yang pada awalnya diragukan secara kredibilitas, tapi berhasil melenggang mulus ke senayan. Beberapa diantara mereka bahkan di pinang langsung oleh partai tertentu saat akan mendekati tahun pemilihan. Sebagai masyarakat jelas kita bertanya-tanya, apa standar penjaringan partai dalam mengeluarkan jagoannya di tiap kontestasi.


Hal ini membuat beragam pertanyaan di benak kita semakin besar lalu mengerucut menjadi satu pertanyaan, apakah proses pengkaderan di tiap partai melalui Dikpol dan sekolah partai tidak begitu berhasil dan berakhir hanya menjadi seremonial belaka ? jika para kader yang mengikuti jenjang akan disalib oleh orang yang memiliki kestabilan logistik dan hak istimewa tertentu, maka ini menandakan rendahnya nilai dan mutu pengkaderan di tiap partai. Alih-alih diproyeksikan menjadi kader pemimpin, malah dianggap sebatas konstituen resmi atau petugas partai.

Hal – hal seperti ini membuat tingkat kepercayaan, loyalitas, dan garis kordinasi antara pimpinan partai hingga ke tataran ranting di kecamatan, menjadi tidak efektif. Maka tidak heran gonta ganti pemimpin ketua partai terjadi karena lemahnya konsolidasi tersebut hingga berujung pada kudeta ketua dari kelompok eksternal secara transaksional. Belum lagi kaum millenial, mulai menganggap bahwa Dikpol partai tidak lagi penting dan mutlak untuk menjadi pemimpin. Meskipun kabar baiknya, hal ini membuka peluang bagi banyak orang untuk ikut berselebrasi di momen pemilu.

Di era media sosial yang begitu masif, masyarakat khususnya kaum millenial bisa membranding dirinya sendiri tanpa harus melekat embel-embel partai tertentu, sehingga nantinya bisa mendapat tiket emas untuk langsung dipinang. Pragmatisme seperti itu menjadi hal biasa terlebih dengan keterbukaan informasi dan akses yang bebas, siapapun bisa langsung ikut berkontestasi. Meskipun hal ini pada akhirnya, membuat loyalitas kepada partai tidak begitu penting di bandingkan satu kursi kekuasaan.

Hendra Gunawan, Penulis adalah pegiat sosial dan politik yang berdomisili di Kota Banda Aceh

Iklan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
DPRK Aceh Besar Ucapan Ramadhan
Iklan Badana Pengelola Keuangan Aceh