Breaking News

Laywer Ini Sebut Hakim Mahkamah Syariah Tidak Miliki Perspektif Perlindungan Terhadap Anak

Laywer Ini Sebut Hakim Mahkamah Syariah Tidak Miliki Perspektif Perlindungan Terhadap AnakFoto: Ist

RUANGBERITA I Banda Aceh - Majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh dinilai tidak memiliki perspektif memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip ‘the best interest of the child’ sebagaimana amanah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pandangan tersebut disampaikan Lawyer (pengacara) Arabiyani S.H., M.H mengkritisi putusan banding Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam kasus kekerasan seksual perkara banding Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yang membatalkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth.

“Majelis Hakim MS Aceh tidak berpedoman pada Aturan Hukum SPPA sebagai Hukum Formil, sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai Hukum materil,” ujar Arabiyani kepada ruangberita.co, Selasa, 25 Mei 2021.

Dalam kesempatan itu, perempuan yang akrab disapa Iyak ini juga mempertanyakan kapasitas ketiga hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, khususnya Ketua Majelis Hakim, soal sertifikasi diklat SPPA. Menurut Iyak, seharusnya hakim yang menangani perkara anak telah menjalani diklat SPPA dan mengantongi sertifikat tersebut.

“Kalau tidak terpenuhi, bahaya itu. Karena sertifikasi itu adalah perintah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 43 ayat 3 poin c. Kalau si hakim sudah pernah menjalani diklat SPPA dan bersertifikasi, seharusnya lebih memperhatikan kepentingan si anak yang menjadi korban, tentunya tanpa mengenyampingkan keadilan bagi terdakwa,” tegas Iyak.

Lebih lanjut Iyak menjelaskan mengadili perkara pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korban tidaklah gampang. Ada tatacara tertentu yang harus dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan dan memperhatikan psikologis si anak saat beracara.

“Cara tanya harus lemah lembut, saat anak nangis harus sabar-sabar. Ada tatacaranya. Kalau baca di media, pertimbangan hakim kenapa pelaku divonis bebas, salah satu faktor karena si anak tidak memberikan keterangan secara lisan, hanya geleng-geleng dan angguk-angguk. Anak itu korban, dia bersedia datang ke sidang saja sudah rayeuk tuah itu hakim. Mungkin disitu ada pelakunya, mau ngomong apa dia. Makanya, si hakim tidak memiliki perspektif ini,” rinci Iyak.

“Kami melihat, Majelis Hakim MS Aceh sedikitpun tidak memperhatikan aspek psikologis anak. Sudah tentu anak akan merasa takut saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, atau anak takut/trauma dengan keberadaan terdakwa,” tambah dia.

Dalam pandangan pengacara yang terkenal vokal ini, kondisi tersebut mungkin saja dilatarbelakangi pengetahuan dan pengalaman Majelis Hakim yang mungkin tidak terbiasa menghadapi kasus khusus anak.

“Karena akan berbeda sekali memposisikan diri sebagai Hakim perdata yang ruang lingkupnya seputar keperdataan masalah nikah cerai, waris, dan harta gono gini dan sengketa ekonomi syariah,” ujarnya.

Dikatakan olehnya, dirinya menyesalkan pertimbangan hakim yang menyebutkan kondisi alat kelamin korban yang tidak lagi menunjukkan pembengkakan, lecet, bekas peradangan, maupun pendarahan hebat, sebagai ciri-ciri fisik kenormalan korban perkosaan.

“Karena memang ada jarak waktu antara kejadian dengan pelaporan visum et repertum tentu mengalami jarak waktu yang berpengaruh pada kondisi luka,” terang Arabiyani.

“Majelis Hakim MS Aceh menolak hasil visum et repertum yang tidak mampu membuktikan bahwa terdakwa adalah pelakunya, walaupun visum itu dilakukan oleh ahli,” tambahnya lagi.

Sebelum menutup pembicaraan, Arabiyani menekankan bukan cuma keahlian menangani perkara khusus anak yang harus dimiliki oleh para hakim di MS Aceh, tapi juga perkara terkait kekerasan seksual, dalam hal ini perkosaan. Menurut dia, perkosaan memiliki elemen penting; tidak adanya persetujuan dari korban.

“Disinilah aspek medicolegal memainkan peranan penting. Pada konteks untuk penegakan hukum, sebaiknya tidak menghubungkan kondisi alat kelamin korban dengan kekerasan seksual yang dialami korban,” jelas Arabiyani mengakhiri keterangannya.