Breaking News

KTP : Kartu Tanda Propaganda Liberalisme

KTP : Kartu Tanda Propaganda Liberalisme
Rut Sri Wahyuningsih

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya akan membantu para transgender mendapatkan KTP Elektronik (KTP-el), akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) (kompas.com,25/4/2021).

Hal ini mengacu pada UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. "Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non diskriminasi dan penuh empati," pungkas Zudan.

 Menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, kebijakan Ditjen Dukcapil dilakukan karena para transgender kerap menemui hambatan saat mengurus administrasi terutama untuk mengakses layanan publik. "Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik, terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya,"(pikiranrakyat.com, 25/4/2021).

Masih menurut Hartoyo, kesulitan mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos mengakibatkan gangguan pada kesejahteraan mereka. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya,".

Data adalah hal urgen yang harus dimiliki negara, data yang valid akan sangat membantu tugas negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama di masa pandemi ini menjadi tolok ukur negara berapa yang sehat dan berapa yang sakit dan kemudian ditentukan kebijakan isolasi. Semua dalam tanggungan negara, bukan individu rakyat, sebagaimana hadist Rasulullah saw :

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Sekalipun data sudah dimiliki negara tak serta merta mewujudkan kesejahteraan, butuh upaya yang lain yaitu pendanaan yang kuat dan koordinasi dari setiap departemen yang dimiliki negara, berada pada satu koridor, tidak seperti saat ini, departemen kesehatan ngotot dengan prokesnya, departemen dalam negeri ngotot dengan pelarangan mudik lebarannyaz namun departemen pariwisata dan ekonomi kreatif justru membuka pintu pariwisata selebar-lebarnya, begitu pula dengan departemen keuangan yang mendorong masyarakat untuk terus berbelanja, belum dengan departemen yang lainnya.

Semua demi pertumbuhan ekonomi, namun apa yang terjadi? Keadaan malah semakin memburuk. Perekonomian makin lesu, pandemi belum juga belum berlalu. Lebih parah lagi, ada penggiringan opini yang menyesatkan yaitu kemudahan akses bantuan administrasi kepada transgender dengan alasan mereka adalah juga sesama warga negara.

Benarkah mereka punya hak yang sama sementara yang mereka lakukan adalah bentuk egoisme tingkat tinggi. Mereka merusak masyarakat dengan pandangan kebebasan yang menabrak norma hingga aturan agama. Justru seharusnya negara wajib menghentikan gelombang kerusakan oleh kaum LGBT, dengan mengedukasi. Mendorong taubat atau mengasingkan mereka dari mempengaruhi masyarakat, bukan memfasilitasi dengan berbagai kemudahan yg menghalangi mereka bertaubat menyadari kesalah perilakunya.

Indonesia dengan warga negara mayoritas beragama Islam semestinya menjadikan kebijakan pemerintah sebagai muhasabah, hal yang diharamkan dalam akidah, mana mungkin direndahkan dengan kebijakan administrasi? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah:87-88 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik (dari) apa yang Allah telah halalkan buat kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka melewati batas. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan halal dan baik, dan takutlah kamu kepada Allah zat yang kamu beriman dengannya."

Dengan kita menyetujui adanya kolom bagi transgender, artinya kita melegalkan perbuatan transgender yang sudah melampaui batas itu sekaligus kita menentang apa yang diharamkan Allah, yang artinya mengundang azab. Nauzubillah, bukankah itu artinya akidah kita sudah bergeser?

Bahkan bisa dikatakan KTP-e ini adalah wasilah propaganda agenda liberalisasi di tengah kaum Muslimin. Mengapa justru kaum Muslim sendiri yang menjadi corongnya? Ini sebagian bukti bahwa kemuliaan Islam tak tergambarkan dengan sempurna kepada mereka sehingga untuk urusan ini rasa marah mereka tak sama.

Transgender bisa terus bertambah polulasinya karena kita menggunakan sistem sekular, sistem yang menganggap Islam hanya mengatur akidah seseorang saja, padahal Islam adalah agama sekaligus peraturan hidup, syariatnya memang diserukan Allah untuk diterapkan sebagai mualajah Muskilah ( solusi sebuah persoalan). Sehingga budaya dan cara pandang Barat yang nota bene kafir kita anggap baik dan normal.

Maka, baiknya kita kembali kepada aturan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah suri tauladan kita, sepanjang hidup beliau hanyalah menerapkan syariat bukan yang lain. Wallahu a'lam bish showab. [•]