Breaking News

Iklan DPRK ABES Ucapan Selamat Sekda

KPU Kembangkan Sistem Informasi Partai Politik Berkelanjutan

KPU Kembangkan Sistem Informasi Partai Politik Berkelanjutan

RUANGBERITA.CO I Jakarta - 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengembangkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) berkelanjutan, melalui pemutakhiran data partai politik (parpol) yang sudah diinput dalam Sipol. Hal ini untuk memberikan peran Sipol yang lebih maksimal pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan keterbukaan informasi publik. Peran ini juga untuk memastikan pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan parpol.

"Jika kita bisa transparan dan profesional seperti melalui Sipol ini, maka publik akan percaya dengan KPU, bahkan banyak yang meniru dan menjadikan sistem KPU ini sebagai rujukan," tutur Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka rapat pembahasan petunjuk teknis pemutakhiran data parpol berkelanjutan secara elektronik (Sipol Berkelanjutan), di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Senada, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik juga memandang prestasi Sipol yang dikembangkan pada 2017 ini cukup komprehensif dan bisa terintegrasi ke seluruh tahapan pemilu dan pemilihan. Hasilnya tata kelola parpol juga ikut berubah, dari manual menjadi modern dan tertata dengan baik. Sipol ini bersifat open data, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh publik. Untuk itu Sipol perlu dikelola dengan baik, karena updating data tersebut bisa dilakukan oleh parpol sendiri dan idealnya update tersebut berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga menilai Sipol sangat bermanfaat saat tahapan pencalonan di pemilihan. Terkadang ada paslon yang membawa dua SK berbeda dari partai yang sama saat pendaftaran pencalonan pemilihan, sehingga Sipol ini bisa menjadi rujukan untuk mengetahui SK kepengurusan yang terakhir. Untuk itu, penting bagi parpol untuk bisa tertib, saat ada pergantian kepengurusan atau konflik internal yang telah diselesaikan, segera menyampaikan ke KPU, agar tidak terjadi persoalan saat pendaftaran paslon.

Terkait badan ad hoc, Anggota KPU RI Ilham Saputra juga memandang Sipol sangat bermanfaat pada tahapan rekrutmen personil PPK, PPS, KPPS dan Panwas, bahkan Kemendagri dan Bawaslu minta data-data tersebut untuk pengecekan data. Hal ini untuk memfilter pendaftar calon anggota badan ad hoc yang terindikasi pengurus atau anggota parpol. 

Sementara itu, Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan ada lima catatan penting terkait Sipol berkelanjutan, yaitu fungsi, alat/sistem, tata kelola, regulasi dan aspek sosialisasi untuk pengguna. Pertama, UU memberikan kewenangan kepada KPU untuk pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu. Kedua, Sipol menjadi alat/sistem untuk alat bantu proses pendaftaran hingga penetapan parpol tersebut. Ketiga, tata kelola harus ada transfer knowledge dan MoU dengan pengembang sistem, sehingga kuncinya ada di KPU, bukan di developer. Keempat, jika semua sudah clear, maka harus diatur dalam Peraturan KPU untuk pemutakhiran datanya. Kelima, semua harus disosialisasikan kepada pengguna, baik itu penyelenggara, parpol, stakeholder, maupun publik.

"Pemutakhiran Sipol ini bisa dengan dua model, yaitu misalnya per-semester dan sesuai permintaan. Misalnya ada permintaan warga merasa namanya terdaftar di Sipol, dan dia bukan pengurus atau anggota parpol tersebut, maka KPU akan menyampaikan ke parpol yang bersangkutan untuk dihapus dari Sipol. Jadi penggantian kepengurusan dan keanggotaan itu domain parpol, sedangkan kita tata kelolanya," jelas Hasyim yang memegang Divisi Hukum di KPU RI.

Hasyim juga menekankan pentingnya pemutakhiran data parpol itu harus ada dalam Peraturan KPU, hal itu untuk menepis kesan Peraturan KPU ini hanya dipakai saat mau pemilu atau lima tahun sekali. Untuk itu perlu dicantumkan perlunya update data parpol secara reguler maupun saat ada permintaan, sehingga data Sipol up to date saat diakses oleh publik. Ke depan, Sipol ini harapannya bisa diakses seperti halnya Sidalih, bisa mengecek nama dengan memasukkan NIK, apakah namanya sudah masuk dalam Sipol, sehingga mempermudah publik untuk mengaksesnya.