Breaking News

Konsep Kekuasaan Dalam Politik dan Cara Mengkontrol Kekuasaan

Konsep Kekuasaan Dalam Politik dan Cara Mengkontrol Kekuasaan

Oleh: Assauti Wahid

Peneliti International Center for Aceh and Indian Ocean Studies dan Alumnus Muharram Journalist College Angkatan 14


Ketika berbicara mengenai kekuasaan akan timbul pertanyaan, mengapa orang ingin berkuasa dan kenapa kekuasaan dikejar? Bagaimana prilaku orang-orang berkuasa?  Bagaimana cara mengkontrol kekuasaan itu?

Manusia diberikan perangkat utama yaitu akal dan nafsu. Nafsu apabila berlebihan cenderung buruk, maka fungsi akal-lah yang menundukkan nafsu dalam kehidupan umat manusia di dunia. Dengan satu kata utilitas (tingkat kepuasaan), manusia dipercaya memiliki tingkat kepuasaan tersendiri, kepuasaan muncul ketika mendapatkan istri cantik, suami kaya dan seterusnya.

Kepuasan itu sendiri terbagi dua macam. Pertama kepuasaan materi seperti uang dan seterusnya, dan kedua kepuasaan non materi misalnya tingkat pendidikan, hidup beribadah setiap hari ke Masjid dan ibadah dalam bentuk lainnya.

Beda keduanya pada tingkat kepuasaan, kepuasaan materil itu cendrung terbatas jumlahnya, sedangkan kepuasaan non materil cendrung tidak terlalu terbatas. Orang-orang  merasa puas dengan didominasi oleh kebutuhan materi. Beberapa sikap untuk menguasai materi misalnya, ada yang murni berbisnis, tujuanya pasti untuk mencapai kepuasaan. Kepuasaan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, kadang-kadang difungsikan sebagai kebahagian, ada pula orang yang merebut harta warisan, ada orang-orang yang mencuri serta macam-macam lainnya.

Dibalik itu semua, ada satu alat untuk mendapat sumber daya relatif yang dapat dikuasai dengan cara mudah yaitu melalui politik. Dengan politik, manusia dapat memenuhi hasrat kepuasaan seseorang.

Politik menjadi salah satu alat dimana wewenang distribusikan, semakin tinggi jabatan politiknya, semakin tinggi wewenangnya. Wewenang tersebut memungkinkan seseorang untuk mengumpulkan sumber daya.

Sebut saja sumber kekayaan materi, maka sesungguhnya politik ini secara logika menjadi fasilitator bagi orang-orang  ingin mengkejar kepuasaan, merebut sumber daya, dengan cara memiliki wewenang yang didapatkan atau diberikan oleh undang-undang, instansi pemerintah/non pemerintah dan organisasi tertentu.

Maka sesungguhnya yang terjadi itu adalah perebutan/kudeta wewenang yang dilakukan para aktor-aktor didalam politik, mengapa berebut wewenang? Karena dengan wewenang itu dapat menguasai sumber daya atau mengumpulkan sumber daya dan mereka merasa puas.

Prilaku orang-orang yang mempunyai wewenang atau mempunyai sumber daya. Para penguasa akan memaksimalkan kemampuanya dengan skala wewenang yang dimiliki untuk memaksimalkan penguasaan sumber daya dan sesimpel itu sebenarnya. Beberapa contoh, ada yang santralistik, terkumpul satu orang dan bahkan tiga orang. Juga distribusikan dalam jumlah relatif lebih banyak serta dibagikan jumlah sebagian ke publik.

Prinsipnya, prilaku orang-orang yang berkuasa politik, pada umumnya menggunakan wewenangnya untuk memaksimalkan kepemilikan sumber daya, lalu apa yang terjadi, kalau prilakunya seperti itu. Yang akan terjadi ialah memungkinkan kelompok penguasa menggunakan segala cara untuk mengumpulkan sumber daya. Ternyata negara hanya instrumen saja, bagi kelompok penguasa untuk mengumpulkan sumber daya. Intinya kembalikan lagi kepada kepuasaan, mereka bahagia, puas dengan memiliki sumber daya dan dapat berbuat apa saja.

Dengan cara mengkejar untuk memiliki wewenang dan menguasai sumber daya. Secara operasional wewenang itu banyak. Misalnya menandatangani keputusan untuk memindahkan hak di tanah kosong menjadi milik seseorang atau milik badan hukum tertentu dan banyak contoh-contoh wewenang lainnya. Dan bagaimana cara mengkontrol kekuasaan atau membatasinya kekuasaan?. Sebenar dari sejak dulu sudah banyak pemikiran yang berusaha untuk memecahkan atau menyelesaikan hal tersebut.

Untuk memecah persoalan ini, para ilmuan, para pakar, praktisi, menyandari betul bahwa sebenarnya kekuasaan harus dikontrol, berekstensi misalnya dari Inggris dan yang memiliki corak the absolute power atau absolutely chord, kekuasaan bersifat sewenang-wenang dan kekuasaan absolut kepuasan yang luar biasa besar, semakin besar juga kesewenang-wenang. Para pemimpin Indonesia juga seperti itu sudah berpikir bahwa kuasa perlu dibatasi, Soekarno misalnya yang tidak dibatasi kekuasaanya cenderung pada akhir pemerintahannya relatif otoriter, demokrasi terpinpin judulnya, tapi sebenarnya salah satu varian dari negara Afrika Rianiez otoriter.

Otoriter ialah berkuasa dengan bentuk yang kreatif sewenang-wenang biasanya anti kritik, demikian juga dengan Soeharto yang berkuasa 32 tahun semakin berpose semakin kuat dan semakin tampak bentuk kesewenang-wenang. Genetik sejarah akan  memperdalam, kita dapat membaca beberapa buku sejarah yang menjelaskan tentang otoriter zaman Soeharto yang disebut Demokrasi Pancasila pada zaman reformasi. Sebenarnya ada upaya untuk menuju tingkat demokrasi yang relatif lebih baik.

Maka kekuasaan Indonesia  seperti  jabatan Presiden, Gebernur Bupati dan Kepala Desa. Hanya dibolehkan selama dua periode. Itu  salah satu kontrol atas kecemasan terhadap perilaku kekuasaan yang akan sewenang-wenang. Maka dibentuk Lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian. Untuk mengkontrol kekuasaan supaya tidak serakah dan serta kecenderungan untuk mengumpul-mengumpulkan sumber daya dibatasi. Di internal pemerintahan disebut dulu namanya Inspektorat, disamping tadi Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, ada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ada  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan eksternal ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua tersebut sebagai mengkontrol kekuasaan agar tidak sewenang-wenang serta tidak menguasai sumber daya. []

                                                                                             

Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh