Breaking News

Konflik Rumah Ibadah Aceh Singkil, Ini Harapan Umat Kristiani

Konflik Rumah Ibadah Aceh Singkil, Ini Harapan Umat KristianiFoto: BBC News Indonesia
Ketua Forcidas Boas Tumangger

RUANGBERITA I Banda Aceh - Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) Boas Tumangger menyebutkan mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI hari ini, Senin, 14 Juni 2021, merupakan pertemuan perdana pasca pihaknya melaporkan persoalan ijin pendirian rumah ibadah dan rumah dinas pendeta ke lembaga tersebut pada Desember 2020 lalu.

"Ini pertemuan pertama bang sejak kami melaporkan persoalan pendirian rumah ibadah ke Komnas HAM RI," terang Boas saat kepada Ruangberita, Minggu, 13 Juni 2021.

Sesuai informasi yang diterimanya, mediasi yang dilakukan Komnas HAM RI melibatkan umat kristiani, umat muslim, dan Pemkab Aceh Singkil.

Dalam kesempatan itu, Boas mengakui jika Pemkab Aceh Singkil telah memberikan teguran dan peringatan kepada panitia pembangunan rumah dinas pendeta agar proses pembangunannya ditunda dulu, dan menyarankan agar mengurus IMB rumah dinas itu terlebih dahulu. Namun, pihaknya tetap melanjutkan pembangunan rumah yang dimaksud.

"Rumah dinas itu kan rumah huni, bukan tempat ibadah. Secara kemanusiaan, kami dari jemaat gereja 'memanusiawikan' pendetanya lah. Pendeta kan butuh tempat istirahat dan tempat tinggal," terang Boas.

Saat disinggung tentang adanya kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang menyebutkan rumah dinas pendeta ditunda dulu pembangunannya, Boas juga tak menampiknya. Namun, terkait surat pernyataan itu, pihaknya menafsirkan bahwa proses pembangunan rumah dinas pendeta akan dilanjutkan setelah ada kebijakan terbaru dari Pemkab Aceh Singkil.

"Kalau ada kebijakan Pemkab Aceh Singkil kenapa tidak. Terbukti sudah 1 tahun tidak ada kebijakan dan respon apapun dari Pemkab Aceh Singkil," tegas dia.

Menanggapi pernyataan tokoh umat muslim, Ust. Hambali yang menyebutkan umat kristiani Aceh Singkil tidak menghormati kearifan lokal penerapan Qanun Aceh terkait pendirian rumah ibadah, Boas menjelaskan siapapun boleh berpendapat dan menafsirkan sesuatu. Namun, menurut pendapatnya, jika bersandar pada Qanun Aceh tentang pendirian rumah ibadah, 'mustahil' bagi umat kristiani Aceh Singkil untuk mendirikan rumah ibadah.

"Kalau di Peraturan Bersama Dua Menteri, syarat pendirian rumah ibadah harus ada 90 pengguna dan atau didukung oleh 60 pendukung dari warga sekitar. Pergub Aceh Nomor 17 juga mensyaratkan 150 pengguna dan atau 120 pendukung. Qanun Nomor 4 Tahun 2016 mensyaratkan 110 pengguna dan atau 100 pendukung dari warga sekitar," jelas Boas.

Meskipun angka yang dipersyaratkan menurun, sambungnya, implementasinya bertambah pada 'warga sekitar yang beragama lain'.

"Dukungan 'warga sekitar yang beragama lain' ini yang menjadi kendala kita," tukas dia.

Walau demikian, tambah dia, Pemkab Aceh Singkil berkewajiban untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah jika persyaratan yang dimaksud tidak terpenuhi, karena lanjutnya, hal tersebut juga termaktub dalam salah satu syarat ijin pendirian rumah ibadah.

"Sekarang jangankan difasilitasi, rumah ibadah yang sudah ada saja dihancurkan bang," ungkap Boas.

Ia berpendapat Pemkab Aceh Singkil tidak tegas menyelesaikan persoalan itu. Menurutnya, Pemkab Aceh Singkil 'abai' dalam persoalan tersebut.

"Sependek pengetahuan saya, permasalahan ini 'sengaja' tidak diselesaikan. Ini tergantung dengan sikap pemerintahnya," ujar Boas

"Harapan kami, di atas peraturan-peraturan yang telah ada, ada kebijakan yang bisa dilakukan dan memberikan rasa keadilan kepada kami selaku warga negara Indonesia," harap Boas Tumangger.



Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh