Breaking News

Komisi IV DPRK Banda Aceh FGD-kan Raqan Wisata Halal

Komisi IV DPRK Banda Aceh FGD-kan Raqan Wisata Halal
Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati mutia Asmara (tiga kiri) membuka acara Fokus Group Discussion (FGD) tentang Raqan Wisata Halal Kota Banda Aceh, Selasa (31/8/2021)

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar Focus Group Giscussion (FGD) dengan berbagai stakeholder untuk membahas Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh 2021 mengenai Wisata Halal.

Diskusi tersebut berlangsung di lantai 4 gedung DPRK Banda Aceh, yang dipandu langsung oleh Ketua Komisi IV, Tati Meutia Asmara, dihadiri oleh beberapa Komisi IV di antaranya heri Julius, Kasumi Sulaiman, Safni, Teuku Hendra Budiansyah, dan Arifin pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Selain itu turut hadir sejumlah stakeholder yang terkait, yakni perwakilan MPU, kadis Syariat Islam, Bapeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Perhotelan, BPPOM Aceh, tenaga ahli Komisi IV, dan Dispubdar Aceh dengan tetap menerapkan protocol Kesehatan.

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara menyampaikan, Komisi IV pada tahun 2021 ini memiliki salah satu raqan inisiatif yaitu tentang wisata halal. Ia juga mengatakan dalam perjalanan hasil pertemuan dengan pihak Pemko Banda Aceh banyak masukan bahwa dalam pembahasan qanun ini ada pendalaman awal dalam bentuk FGD.

“Ini merupakan inisiasi awal melakukan FGD seperti ini, dengan mengundang perwakilan dari pemerintah provinisi dan pemko, serta melibatkan Bappeda dan Dinas Keuangan. Ke depan juga melibatkan para pelaku pariwisata di Kota Banda Aceh sehingga lebih mendalam sebelum memasuki pembahasan,” ujar Tati.

Komisi DPRK IV Banda Aceh berharap dengan kegiatan perdana ini akan meraih sesuatu yang baik dan menghilangkan berbagai kendala serta menghindari qanun menjadi bias dalam pelaksaan karena tidak adanya sinkronisasi perencanaan keuangan dan stakeholder yang lain.

“Di samping itu kami juga khusus di qanun wisata halal ini akan mendapatkan hasil lebih produktif dan baik dalam tata pelaksaannya nanti,” katanya

Dilanjutkan dengan staf ahli DPRK Komisi IV Dr Nasir, menyampaikan dalam raqan ini nantinya akan diatur beberapa hal di antaranya tempat, pelaku pariwisata, dan yang menyangkut dengan pariwisata pada umumnya sehingga regulasi ini bisa menguntungkan para pengusaha di sektor pariwisata.

Di samping itu juga mengusulkan insentif usaha sehingga adanya kebijakan yang membuat pengusaha lebih menguntungkan dari segi subsidi pajak dan investasinya. Sama halnya dengan para pengguna yaitu wisatawan yang datang bisa menikmati wisata halal di Kota Banda Aceh sebagaimana wisata halal di tempat lain.

“Wisata halal itu bisa menjadi sebuah acuan bagi pelaksanaan peningkatan bagi Banda Aceh, karena hari ini Banda Aceh sangat berharap dari pendapatan pariwisatanya sehingga wisata halal ini benar-benar ada regulasi untuk mendukung pendapatan asli daerah,” kata Dr Nasir. | Sri Tila Wahyuni