Breaking News

Ketua DPRA Optimis Pilkada Aceh Bisa Terlaksana pada Tahun 2022

Ketua DPRA Optimis Pilkada Aceh Bisa Terlaksana pada Tahun 2022
Pertemuan Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin bersama Menko Polhukam, Mahfud Md.

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mendukung pelaksanaan Pilkada Aceh pada tahun 2022.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Dahlan Jamaluddin usai melakukan rapat kordinasi dengan Mahfud Md di Jakarta pada Selasa (20/4/2021) lalu.

Dahlan mengatakan selama ini Mahfud banyak berkontribusi dalam membantu hak otonomi Aceh.
"Pak Mahfud sepakat dan sepaham dengan norma yang diatur di dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh). Sejak dulu beliau terlibat dalam perihal kekhususan Aceh. Beliau menceritakan pengalaman dengan beberapa Pilkada Aceh sebelumnya yang penuh dengan dinamika," ungkap Dahlan dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (21/4/2021).

Dahlan optimis pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Menurutnya, Mahfud memahami permintaan dari provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera ini. 

Dahlan mengatakan, Menko Polhukam akan mengambil tindakan sesuai hasil rapat lanjutan yang nantinya akan dilangsungkan bersama Kemendagri, DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan KIP Aceh.
"Ini nantinya menjadi keputusan politik pemerintah pusat, dan sekaligus menjadi keputusan hukum, agar ada kepastian," ucapnya.

Sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 terkait Pemerintahan Aceh, Dahlan merasa Aceh dapat menyelenggarakan Pilkada tahun depan.

"Konstitusi negara mengakui kekhususan Aceh begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, baik secara teknis maupun secara substantif," ujarnya.

Saat ini pihaknya masih menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hal tersebut. Dia meminta semua pihak untuk mendukung agar Pilkada Aceh tahun 2022 dapat terlaksana.

Dia juga berharap agar seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Harapan kita semua bisa melaksanakan tugasnya untuk menjawab hambatan teknis seperti tidak adanya naskah perjanjian hibah tersebut," lanjutnya.

Dahlan turut meminta Pemerintah Aceh untuk gencar melobi pemerintah pusat seperti mengadakan pertemuan dan rapat yang dilakukannya pihaknya.

Dalam rapat yang berlangsung kemarin, Mahfud didampingi olehdeputi yang berada di bawah Kemenko Polhukam, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Dahlan didampingi tokoh Aceh di Jakarta Fachry Ali, dan anggota DPR RI dari Aceh, M Nasir Jamil dan Rafly.

Editor:
Selamat Hari Raya Diskominfo Aceh
Iklan Bank Aceh Selamat Hari Raya
Iklan Pemkab Pijay
Selamat Hari Raya Sekda Aceh