Breaking News

Inventaris Rumah Dinas Dewan Raib, MaTA: Itu Aksi Penjarahan, Tak Bisa Ditolerir!

Inventaris Rumah Dinas Dewan Raib, MaTA: Itu Aksi Penjarahan, Tak Bisa Ditolerir!Foto: serambinews.com
Koordinator MaTA, Alfian.

RUANGBERITA.CO I Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menyebutkan sikap oknum mantan anggota dewan DPRA tak terpilih yang mengambil aset dan inventaris rumah dinasnya merupakan aksi 'penjarahan' yang tak bisa ditolerir.

"Sebenarnya persoalan ini telah kita  sampaikan ke publik, karena biasanya mereka mengangkut barang-barang itu pada malam hari. Ini tak ubahnya seperti melakukan penjarahan pada aset-aset milik negara, karena barang-barang tersebut bukan milik mereka" terang Alfian kepada Ruangberita.co, Minggu, 4 Juli 2021.

Lebih lanjut, aktifis anti korupsi ini menduga pihak sekretariat DPRA sengaja melakukan pembiaran terhadap aksi memalukan itu. Pasalnya, Alfian meyakini sekretariat DPRA sebenarnya mengetahui pengambilan aset-aset tersebut.

"Kami meyakini Sekwan juga tahu jika aset-aset itu diangkut. Tapi pada saat itu, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Sekwan. Jadi kesannya membiarkan," ujarnya.

Alfian pun mempertanyakan ketegasan Sekwan apakah telah menagih atau mempertanyakan terkait status pengambilan aset yang telah diambil.

"Saya pikir langkah yang harus dilakukan Sekwan sangatlah mudah. Laporkan saja secara resmi pada polisi atau aparat penegak hukum. Mereka (anggota dewan tak terpilih) kan tidak lagi menjabat penyelenggara negara yang berhak menikmati fasilitas negara, dan ini bisa dipidana secara korupsi," kata Alfian.

Diterangkan olehnya, perilaku yang tak layak dicontoh itu telah mengakibatkan negara mengalami kerugian. Alhasil, untuk melengkapi aset yang telah 'dijarah', negara terpaksa untuk mengganggarkan kembali dan melaksanakan pengadaan lagi.

"Kita mendesak Sekwan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Aceh agar segera diusut, karena ini kan penjarahan," imbuh Alfian.

Dia berharap pemerintah tidak memberikan toleransi pada sikap oknum eks anggota dewan yang mengambil barang milik negara. Kepada masyarakat, Alfian menyerukan agar perilaku politisi semacam ini menjadi 'catatan hitam' dan hendaknya tidak dipilih lagi.

Menurut catatan MaTA, kejadian pengambilan barang milik negara yang ada di rumah dinas anggota DPRA, telah terjadi berulangkali.

"Kita mendapat laporan, dan di media kita telah pertanyakan soal ini. Makanya kita yakin, tidak mungkin Sekwan tidak mengetahui perihal ini. Jadi pembiaran ini sangat jelas, sehingga tidak ada upaya tindak lanjut dari Sekwan," tukas Alfian.

Kepada aparat penegak hukum, Alfian meminta agar segera dilakukan langkah-langkah penegakan hukum.

"Orang yang memecahkan kaca kantor pemerintahan saja bisa diproses hukum, apalagi ini yang statusnya lebih parah. Fasilitas negara dijarah, dan ini diangkut pada malam hari," ujar Alfian yang mengaku jika lokasi sekretariat LSM yang dipimpinnya berdekatan dengan komplek rumah dinas anggota DPRA.

Dia mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu upaya-upaya konkrit yang dilakukan Sekwan DPRA untuk menyelamatkan aset-aset negara yang telah diambil.

"Atau jangan-jangan Sekwan membiarkan hal ini, sehingga saat anggota DPRA yang baru masuk, menjadi justifikasi untuk membuat pengadaan yang baru lagi. Dan kita tahu kan, sektor pengadaan barang dan jasa ini rawan sekali terhadap adanya korupsi," duga Alfian.

Seperti yang telah diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh menemukan potensi kehilangan Barang Milik Aceh (BMA) sedikitnya Rp 5,38 miliar. Hal itu terjadi karena raibnya barang-barang inventaris rumah dinas anggota DPRA.

“Barang yang tidak ditemukan tersebut merupakan hasil inventarisasi aset atas 61 anggota DPRA periode 2014-2019,” tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Aceh Tahun 2020, seperti yang dilansir oleh laman beritakini.co, 3 Juli 2021.

Editor:
Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh