Breaking News

Ibadah Haji Batal, Syariat Solusi Masuk Akal

Ibadah Haji Batal, Syariat Solusi Masuk AkalFoto: Ilustrasi Haji

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

Penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi persnya mengatakan kebijakan ini sudah termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 perihal Pembatalan Keberangkatan Haji tersebut (CNBC Indonesia, 6/6/2021). Yaqut menganggap pembatalan ini sebagai  bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin. Dengan adanya kebijakan ini, maka jemaah haji asal Indonesia batal berangkat untuk kedua kalinya setelah larangan pertama diberikan pada 2020 lalu.

Keputusan ini juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021 lalu, pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/ 2021 M.

Alasannya lain pemerintah membatalkan haji dikarenakan Kerajaan Arab Saudi  belum membuka akses layanan penyelenggaran ibadah haji tahun 2021. Dari 11 negara yang diperbolehkan masuk, Indonesia tidak termasuk didalamnya.

Tak urung pembatalan kedua kalinya keberangkatan jemaah haji ini menuai banyak polemik di tengah masyarakat. Sebab, Indonesia selalu memberangkatkan jamaah haji pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan quota untuk Indonesia selalu jadi yang terbanyak dibandingkan negara-negara lain. Hal itu menyebabkan munculnya masalah dana haji yang diperkirakan sudah raib karena digunakan sebagai pembiayaan infrastruktur. Namun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mendapatkan penjelasan dari Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),  Anggito Abimanyu yang menjamin dana haji tetap aman (detikNews.com, 5/6/2021).

Demikian pula dengan isu minimnya lobi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi yang juga ditepis oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Rumadi Ahmad selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor KSP mengatakan: "Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat-lemahnya lobi. Hingga sekarang, pemerintah Saudi juga belum ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara. Jadi pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik," dilansir detikNews.com (4/6/2021).

Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, menyesalkan keputusan pemerintah tersebut,  terkesan terburu-buru karena belum ada pemberitahuan Arab Saudi menolak jemaah dari Indonesia. "Saya menyayangkan pengumuman yang terkesan tergesa-gesa, karena Saudi belum umumkan ketentuan penyelenggaraan, namun sudah pasti kuota besarnya yaitu 100.000. Sebenarnya tidak masalah jika yang terpaksa harus diberangkatkan hanya sepersekian persen dari total calon jemaah haji kita," kata Bukhori.

Bukhori menambahkan pemerintah tidak mengupayakan secara serius, bisa saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomunikasi langsung atau melobi Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud. Sebab ibadah haji adalah hak umat Islam.
"Lantas sejauh ini apa saja yang sudah ia lakukan, di mana keberpihakan pemerintah bagi umat Islam?" ujarnya.

Permasalahan lain terkait vaksin Sinovac yang disyaratkan Saudi harus memiliki lisensi WHO, kini WHO sudah memberikannya maka bisa dikatakan keputusan pemerintah membatalkan haji adalah prematur.

Sungguh, sebagai negara dengan jumlah kaum Muslim terbanyak di dunia, hal ini jelas memalukan. Terlebih jika benar akar persoalannya adalah karena pandemi yang belum juga usai. Di banyak negara, ancaman virus Covid-19 ini juga belum 100% tuntas, seperti Malaysia, namun mereka bisa berangkat. Berkaca pada kenyataan ini, memang ada yang salah dalam pengaturan urusan rakyat.

Kita patut mempertanyakan tanggung jawab  negara dimana, padahal menjadi kewajiban negara  dalam memfasilitasi kewajiban agama setiap orang. Terlebih mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim, menteri agamanya pun Muslim, semestinya paham bagaimana jika syariat Allah ini tidak bisa dilaksanakan akibat adanya penanganan urusan yang lain.

Polemik kian meluncur liar, hingga muncul aplikasi haji virtual atau pendapat beberapa aktifis anti Islam yang menyarankan ibadah haji jangan dilakukan di bulan Zulhijjah, merekapun meremas dalil Al-Qur'an sedemikian rupa agar argumennya seolah dikuatkan dalil. Astaghfirullah, ibadah kepada Allah yang dalam Islam adalah salah satu rukun Islam dijadikan bahan permainan. Bukankah ini menunjukkan betapa hinanya Islam di hadapan musuh-musuh Allah?

Islam adalah agama yang sempurna, pada masa kejayaannya, Islam memimpin dunia dengan ideologinya, khilafah. Dimana Khalifah, pemimpin umum Daulah adalah pemimpin yang taat, takwa dan benar-benar hanya menghendaki Islam saja sebagai aturan negara. Sebagaimana sabda Rasulullah saw,“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Artinya, Islam mewajibkan negara menjadi raa’in, pengurus rakyat yang melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji, menghilangkan hambatan dan mempersiapkan beragam sarana dan bantuan agar sempurna kewajiban. Berkaca dari kisah nyata Sultan Hamid II pada tahun 1900, ia membangun jalur kereta api Hejaz untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Mekkah. Jalur itu diresmikan pada tahun 1908, jalur kereta api Hejaz yang menghubungkan Damaskus ke Madinah, dibangun untuk mendekatkan Kekaisaran Ottoman dengan semua wilayah yang dilaluinya.

Sebelumnya, para jemaah haji harus  melakukan perjalanan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan dengan menunggangi unta. Dari Damaskus menuju Madinah,  menghabiskan waktu hingga 40 hari, sehingga banyak peziarah di masa itu yang meninggal dunia dalam perjalanan di padang pasir yang kering. Dengan kehadiran jalur kereta api Hejaz itu  perjalanan tersebut menjadi lima hari. Proyek selanjutnya adalah memperpanjang jalur Utara menuju Konstantinopel dan jalur selatan menuju Mekkah. Semua ditanggung negara Daulah Ottoman tanpa ada investasi asing (BBC.com, 27/7/2018).

Pada masa sebelumnya pun, kepala negara akan memimpin sendiri atau memerintahkan kepada orang lain yang dipercaya untuk membawa rombongan jemaah haji, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.  Berbagai kemudahan selalu dilakukan agar ibadah berjalan lancar dan hikmad. Pada tahun 17 H,  menurut Al Waqidi, Umar bin Khattab melaksanakan ibadah umrah pada Rajab. Para pemilik mata air meminta Umar membangun rumah-rumah antara Makkah dan Madinah. Waktu itu, di antara keduanya belum terdapat bangunan.

Umar pun mengizinkan mereka untuk mendirikan bangunan dengan syarat para musafir dibolehkan menginap dan meminta air dari mereka. Kemudian, pada 18 H, tepatnya Dzulhijah, Umar juga mengubah posisi Maqam Ibrahim yang semula menempel ke dinding, ditarik ke belakang (posisi sekarang). Hal ini menunjukkan betapa perhatian negara terhadap warganya, tak sekadar mengantar rakyatnya berangkat haji, namun juga memastikan sarana dan prasarana bisa diakses rakyat dengan mudah. Sehingga ibadah terasa ringan dan suasana ketakwaan terbangun secara alamiah.

Dengan ibadah yang tertunaikan dengan baik, maka manusianya adalah manusia unggul, penyokong peradaban unggul pula. Maka adakah alasan lain untuk tidak menerapkan ajaran Islam? Sebab Islam telah terbukti menjadi mercusuar peradaban dunia sepanjang 13 abad. Adakah yang mampu menandinginya? Wallahu a' lam bish showab. []

Editor:
Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh