Breaking News

Gurita Korupsi, Output Sistem Basi

Gurita Korupsi, Output Sistem Basi
Ilustrasi foto : kompas.com

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 10 Mei 2021 menambah panjang deretan kepala daerah yang melakukan korupsi. Kiranya gurita korupsi di negeri ini tak kehilangan serinya, bak sinetron masih menyajikan episode yang panjang bahkan terus sambung menyambung.

Novi Rahman Hidhayat sebelum terjun ke dunia politik adalah sebagai pebisnis bahkan pernah menduduki jabatan mentereng, salah satunya adalah sebagai Komisaris Utama di PT Putra Mandiri Real Estate (2008-2018) serta Komisaris Utama PT Putra Mandiri Sawit (2011-2018) (kompas.tv, 10/5/2021).

Kini, setelah tersandung kasus, beberapa partai yang dahulu mengusung dirinya untuk maju mencalonkan diri dalam ajang pilkada, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura, dua di antaranya, PDIP dan PKB telah membantah sebagai kader mereka. Habis manis sepah dibuang barangkali pepatah itu lebih cocok untuk menggambarkan keadaan Novi Rahman. Dan hal itu wajar di dunia perpolitikan pragmatis hari ini.

Kasus yang dituduhkan atas dirinya juga dengan beberapa camat adalah dugaan melakukan jual beli jabatan, sehingga kini, mantan Bupati Nganjuk ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dan hal ini dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono pada Selasa (11/5/2021).

“Untuk para tersangka ini dikenakan pasal 5 ayat 1. Ini ancamannya maksimal paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta ini. Ini diberikan kepada para Camat ini dikenakan pasal undang-undang korupsi Nomor 31 tahun 1999 dan sebagaimana diubah nomor 20 tahun 2001,” kata Argo Yuwono (kompas.tv,11/5/2021).

"Sedangkan untuk Bupati kita kenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 dan atau pasal 12B undang-undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 31 tahun 199 tentang tindak pidana korupsi,” tambah Argo Yuwono.

Sebetulnya ini adalah fakta ironi luar biasa, negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun korupsi sulit diberantas, sudah mirip sakit kanker stadium akhir, satu kepada daerah ditangkap besoknya kepala daerah yang lainnya. Ketakwaan seseorang ketika menjadi pemimpin hilang, padahal takwa adalah syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. Padahal Muslim, lantas kemana hilangnya takwa itu?

Biangnya tak lain adalah diadopsinya demokrasi sebagai pilihan politik dalam mengurusi urusan rakyat. Demokrasi yang berasaskan sekulerisme, memang tak akan memasukkan unsur takwa sebagai syarat sebagai pemimpin. Bahkan, tak peduli dari latar belakang apa dan bagaimana, selama ia diusung partai dominan, maka ia punya peluang menjadi pemimpin .

Sejatinya , fungsi partai adalah sebagai mesin pendorong kesadaran umat untuk melakukan perubahan, terus menerus, sehingga aktifitas pokoknya adalah mencerdaskan umat. Melakukan pembinaan dengan tsaqofah Islam, agar umat kritis dan mampu mengidentifikasi persoalan hidupnya sehingga berupaya untuk mendapatkan haknya, yaitu sejahtera.

Sayangnya, di dunia kapitalis, partai berubah menjadi wadah inkubasi korupsi. Pembiayaan pemilihan pemimpin yang terlalu dekat jaraknya, setiap lima tahun sekali dan birokrasi yang ribet menyebabkan seorang calon kepala daerah harus mencari dukungan baik moral maupun modal kepada partai pengusungnya.

Meskipun belum tentu ia bisa benar-benar sukses dalam pemilihan, karena dalam perjalanannya banyak tikungan dan tipu daya, namun bagi demokrasi tak ada jalan lain. Mau memang harus ada modal. Disinilah urgensitas itu terjadi, menjadi pemimpin bukan lagi berdasarkan apa yang dibutuhkan rakyat namun seberapa besar ia bisa membayar kemauan "atasan".

Partai tak lebih seperti sapi perah, diperah dananya guna menghidupi partai, terlebih jika ingin partainya sukses menduduki parlemen, sudah bukan rahasia lagi. Dan sudah barang tentu Partai yang demikian tak akan perha bb stratgh sebab landasan dan tujuan dari partai yang kabur, didukung oleh orang-orang yang tidak sadar , hanya berbekal semangat dan maslahat

Sistem politik demokrasi semakin mengokohkan perilaku korupsi, karena mahalnya biaya pemilihan kepala negara atau kepala daerah. Jika dikatakan demokrasi hanya bicara masalah pemilihan pemimpin anda salah! Sejatinya demokrasi adalah alat untuk menerapkan hukum manusia. Landasannya adalah sekulerisme.

Demokrasi memelihara langgengnya salah satunya kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat. Demokrasi bertentangan dengan Islam, seorang pemimpin dalam Islam harus taat, tunduk, patuh dan terikat dengan hukum syariat, itu mutlak. Bukan justru menegakkan pendapat pribadinya. Terlebih sebagai muslim maka syariatlah standar perbuatannya.

Hanya Islam yang mampu mewujudkan pemimpin yang bersih dan bertakwa, itu standar baku, sebab akidah Islam menyakini setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban Allah, jika hari ini terjadi pelanggaran maka kesempitan hidup yang akan diterima. Bukankah hari ini sudah terjadi?

Berganti menteri, kepala negara dan kepala daerah rakyat tak kunjung sejahtera, kesehatan mahal, pendidikan mahal, rakyat susah akses pekerjaan untuk menunaikan kewajiban menafkahi keluarganya, sudahlah begitu, masih ada saja yang bermain-main dengan korupsi. Wallahu a'lam bish showab.