Breaking News

Elemen Masyarakat Sipil Desak DPRA dan Gubernur Revisi Qanun Jinayat

Elemen Masyarakat Sipil Desak DPRA dan Gubernur Revisi Qanun JinayatFoto: ruangberita.co

RUANGBERITA I Banda Aceh - Elemen Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Kekerasan Seksual mendesak DPRA dan Gubernur Aceh segera merevisi Qanun Jinayat dengan mencabut pasal tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual agar pemenuhan hak-hak korban pada proses peradilan bisa diupayakan.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi yang merupakan bagian dari pernyataan sikap Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Kekerasan Seksual terkait putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh yang membebaskan pelaku pemerkosaan anak pada Kamis, 20 Mei 2021 lalu.

Pada poin dua, Agus, staf PKBI Aceh yang didaulat untuk membacakan rekomendasi itu meminta Kejari Jantho melalui JPU perkara tersebut untuk melakukan upaya maksimal dalam pengajuan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh kepada Mahkamah Agung (MA) RI, agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh.

"MA melalui hakim agung yang memeriksa perkara ini, membatalkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh dan menguatkan putusan tingkat pertama pada Mahkamah Syariah Jantho," kata Agus, dalam jumpa pers bersama awak media di Warkop Albatros, Banda Aceh, Kamis, 27 Mei 2021.

Rekomendasi keempat, pihaknya meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial mengembangkan skema dukungan pemulihan yang komprehensif dengan indikator capaian yang jelas terhadap anak dan perempuan korban kekerasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

"Termasuk dalam hal ini memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, agar proses peradilan dapat berkontribusi langsung pada pemulihan korban," terang dia.

Rekomendasi terakhir, mewakili Elemen Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, Agus mendesak Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai mekanisme independen dalam pemenuhan hak-hak anak di Aceh.

"Termasuk tapi tidak terbatas pada melakukan pemantauan terhadap situasi pemenuhan hak-hak anak di Aceh baik dalam proses peradilan, maupun di luar peradilan, dan melaporkannya secara berkala kepada publik/masyarakat," jelas Agus mengakhiri pernyataan sikap Elemen Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Kekerasan Seksual.