Breaking News

DSI Nilai Qanun Jinayat Belum Urgen Direvisi, Ini Pertimbangannya

DSI Nilai Qanun Jinayat Belum Urgen Direvisi, Ini PertimbangannyaFoto: Suparta/acehkini
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, EMK. Alidar.

RUANGBERITA.CO I Banda Aceh - Dinas Syariat Islam (DSI) menilai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terlalu urgen untuk direvisi. Menurut hasil kajian pihaknya, segala hal yang belum diatur pada Qanun Jinayat, dapat diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Gubernur Aceh.

Dalam informasi yang disampaikan Kadis DSI, Dr. EMK. Alidar, S. Ag, M. Hum, melalui Kabid Hukum, Husni, M.Ag, kepada ruangberita.co, Senin, 31 Mei 2021, menjelaskan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terutama mengenai kasus pelecehan seksual sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 46 s.d. Pasal 47 dan kasus pemerkosaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 48 s.d Pasal 56, memberikan hukuman secara alternatif antara cambuk, denda dan penjara.

"Meskipun demikian, untuk menyelesaikan pilihan hukuman dimaksud dan kaitannya dalam rangka melindungi perempuan seharusnya dapat diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)," ujar Husni.

Berkenaan penyelesaian kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak, sambungnya, telah diperkuat dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020.

Dalam penjelasannya, Husni juga menyebutkan soal usulan Komnas Perempuan yang merekomendasikan melakukan moratorium terhadap penggunaan Qanun Jinayat pada tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual diproses berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan anak.

Menurut DSI, rekomendasi Komnas Perempuan itu bertentangan dengan SEMA Nomor 2 tahun 2019  tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan  Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

"Rumusan Hukum rapat pleno kamar MA tahun 2019 pada tanggal 3-5 Desember 2019 huruf “C” point “3” menyatakan bahwa: “Tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah”," terang Husni.

Selain beberapa pertimbangkan di atas, DSI juga memandang fakta terkait kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan di Indonesia pada umumnya, yang menurutnya sanksi penjara sama sekali belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan terhadap jenis  kejahatan tersebut.

Disamping itu, lanjutnya, Hukum Jinayat Aceh mempunyai beberapa ciri yang berbeda dengan KUHP,  sehingga dipandang layak untuk diterapkan di Provinsi Aceh karena sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

"Selain adanya hukum ta'zir berupa pilihan hukum yang bersifat alternatif, hakim dapat memutuskan hukuman penjara sampai dengan 200 bulan penjara, lebih dari yang dapat dituntut melalui KUHP. Qanun jinayat juga tidak mengenal remisi atau pemotongan masa hukuman dengan alasan apapun," demikian Husni.