Breaking News

DPRA Nilai DPPA Aceh Tidak Maksimal Lakukan Pendampingan Korban Pemerkosaan

DPRA Nilai DPPA Aceh Tidak Maksimal Lakukan Pendampingan Korban PemerkosaanFoto:Net
Ilustrasi

RUANGBERITA I Banda Aceh - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Aceh dituding tidak maksimal dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi I DPRA Bardan Sahidi menanggapi vonis bebas kedua pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yang terjadi pada medio Agustus 2020 lalu.

Kepada media ini, Senin, 24 Mei 2021, Bardan mengatakan pemerintah tidak mampu melawan 'kepiawaian' pengacara pada kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah dan paman korban itu.

"Masak institusi negara kalah dengan.., ya saya bilang pecundang lah," kata Bardan.

Dia mengkhawatirkan kasus serupa akan kembali terjadi, jika pemerintah tidak hadir, dan tidak mampu memberikan pendampingan secara maksimal kepada korban.

"Jangankan memberi perlindungan hukum, memberi layanan kepada korban saja tidak ada," terang Bardan.

"Anak ini kan labil ya. Sebelum dijatuhkan vonis, anak itu didekati, dikasih baju, dikasih hadiah dan sebagainya. Saat asessment yang pertama dia bilang itu pelakunya, saat diajukan banding keputusannya berubah," tambah dia.

Anggota komisi I DPRA ini mengakui, dirinya mendapat banyak masukan dari para pekerja sosial terkait kinerja buruk DPPA Aceh.

Saat disinggung mengenai ketersediaan dan keterbatasan anggaran yang ada di DPPA, Bardan menilai anggaran yang tersedia cukup.

"Kalau gak, tidak mungkin kita bentuk dinas. Ini lebih kepada manajemen kinerja," jelas dia.

Dia kembali menegaskan, pemerintah tidak boleh kalah dalam persoalan itu.

"Jadi saya ingin katakan pemerintah tidak boleh kalah. Pemerintah harus hadir. Kalau tidak ini akan berulang. Ini negeri syariat, ini persoalannya," harap Bardan Sahidi sekaligus menutup keterangannya.