Breaking News

DPMPTSP Gelar FGD Penyewaan Lahan Investasi

DPMPTSP Gelar FGD Penyewaan Lahan Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar forum grup discussion (FGD) terkait rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara penyewaan lahan milik Pemerintah Aceh untuk kegiatan usaha atau investasi, di Aula Pertemuan DPMPTSP Aceh, Rabu/07/2021.

RUANGBERITA.CO I Banda Aceh--Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar forum grup discussion (FGD) terkait rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara penyewaan lahan milik Pemerintah Aceh untuk kegiatan usaha atau investasi lainnya. Diskusi tersebut berlangsung di Aula Pertemuan DPMPTSP Aceh, Rabu/07/2021.

Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis, ST, D.E.A. menyatakan, penyusunan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyewaan lahan itu bertujuan untuk menciptakan daya tarik investasi di Aceh. Sehingga perlu digelar FGD sebagai tahapan uji publik  dengan mengundang langsung para pelaku usaha sebagai pihak yang berkepentingan.

Marthunis, menjelaskan, rancangan Pergub tentang tata cara sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Aceh untuk kegiatan usaha dengan karakteristik tertentu adalah sebuah keniscayaan. Sebab  regulasi tersebut menjadi sebuah produk yang inofativ dalam rangka memberikan kemudahan berusaha atau berinvestasi di Aceh.

“Pergub ini yang dirancang melalui kolaborasi stakeholder terkait diharapkan akan menjadi salah satu Pergub terobosan dalam rangka menjawab tantangan para pelaku usaha dalam memanfaatkan lahan atau bangunan milik Pemerintah Aceh melalui mekanisme sewa untuk jangka waktu lebih dari 5 tahun sampai 30 tahun. Tanah dan/atau bangunan sebagai milik daerah yang akan disewakan diperuntukkan untuk kegiatan usaha dengan karakteristik tertentu, “ ungkap Marthunis.

Marthunis menambahkan, tujuan FGD tersebut melibatkan para pelaku usaha adalah sebagai sasaran uji publik yang diharapkan sekaligus akan menjadi media sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan sewa. Selain itu, juga dapat menjaring berbagai masukan, pandangan dan saran untuk kesempurnaan pergub tersebut.

“FGD ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Aceh untuk kegiatan investasi dan mempermudah penyewa untuk mendapatkan sewa dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun untuk kegiatan usaha berkarakteristik tertentu, " kata Marthunis.

Marthunis menyebutkan, sejumlah kegiatan usaha atau investasi yang diizinkan untuk penyewaan aset Pemerintah Aceh itu, diantaranya haruslah usaha di  bidang industri penangkapan  dan pengolahan ikan, industri pendukung usaha penangkapan ikan, industri pengolahan produk ikan, kawasan distribusi perdagangan dan logistik kebutuhan pokok.

Kemudian, industri atau usaha pengembangan kawasan wisata, pengembangan kawasan budidaya peternakan, industri pengolahan produksi strategis dan andalan sektor pertanian dan perkebunan, serta penguatan diversifikasi pangan lokal dan pembangkit listrik non fosil dan energi baru serta terbarukan.

Ketua Kadin Aceh, Muhammad Mada sebagai salah seorang peserta FGD sangat mengapresiasi DPMPTSP Aceh yang telah berinisiasi merancang pergub itu dan mengharapkan pergub itu akan memberikan banyak kemudahan dan keberpihakan kepada pengusaha.

“Apresiasi kepada DPMTSP Aceh yang telah berinisiasi melahirkan rancangan pergub tentang persyaratan sewa lahan dan/atau bangunan milik pemerintah untuk kegiatan investasi. Pergub ini diharapkan memberikan kemudahan dan keberpihakan pemerintah kepada pengusaha untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan lapangan pekerjaan di daerah, “ ungkap Muhammad Mada atau lebih akrab disapa Cek Mada dengan penuh semangat.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi DPMPTSP Aceh, Rahmadhani, M.Bus menambahkan bahwa berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta FGD akan segera ditindaklanjuti.

“Saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta FGD akan ditindaklanjuti melalui pertemuan lebih lanjut dengan Tenaga Ahli dan Tim Pembahas sebelum diserahkan kepada Biro Hukum Setda Aceh, dan kemudian diuji kembali oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Saran dan masukan tersebut juga bermanfaat untuk memperkaya rancangan Pergub tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Aceh yang dalam tahapa pembahasan, “ ungkap Rahmadhani yang juga moderator pada FGD tersebut.

Semoga Pergub tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Aceh untuk Kegiatan Usaha dengan Karakteristik Tertentu yang sedang dalam tahap pembahasan dapat segera ditetapkan dan dipublikasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam berinvestasi di Aceh. (*)

Iklan Idul Adha Bupati Abes
Iklan Idul Adha Gub Aceh