Breaking News

Disebut Zalimi Sopir Angkutan, Anggota DPRA Minta Pembatasan Antar Kabupaten Dikaji Kembali

Disebut Zalimi Sopir Angkutan, Anggota DPRA Minta Pembatasan Antar Kabupaten Dikaji Kembali.
Anggota DPRA, Sulaiman SE

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Sulaiman SE mengkritisi aturan larangan mudik antar kabupaten yang diterbitkan oleh Pemerintah Aceh.

Pasalnya, ketentuan tersebut berdampak pada perekonomian sejumlah sopir angkutan umum seperti bus, L300 dan angkutan sejenis lainnya di berbagai daerah di provinsi Aceh.

Ketua BKD DPR Aceh ini menyebut pemerintah telah gagal dalam mengambil kebijakan.

"Pemerintah Aceh cacat pikir terkait adanya pelarangan operasional angkutan dalam kota di wilayah Aceh, ada banyak masyarakat Aceh yang berprofesi sebagai sopir di Aceh telah terzalimi," ujar Sulaiman, kepada wartawan pada Sabtu (8/5/2021).

Menurutnya pula, dengan kondisi perekonomian Aceh saat ini, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang aneh-aneh dan menyusahkan masyarakat. Terkhusus ekonomi para sopir yang tidak mendapat pemasukan.

"Di satu sisi pemerintah Aceh melarang angkutan umum untuk melakukan operasional, tapi di sisi lain, pemerintah tidak menjamin kebutuhan ekonomi para sopir, yang secara otomatis kehilangan pekerjaan selama kebijakan tersebut diterapkan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pendapatan sopir akan terhenti bila aturan itu terus dilanjutkan.

"Yang perlu pemerintah ketahui, bahwa sopir angkutan umum itu bukan pegawai pemerintah Aceh yang walaupun mereka tidak bekerja, gajinya tetap masuk setiap bulannya, sedangkan para supir angkutan umum, jika mereka tidak bekerja, darimana sumber pendapat mereka?," paparnya.

Sulaiman menyatakan bahwa aturan pemerintah Aceh tidak sesuai dengan pemerintah pusat yang hanya membatasi arus mudik antar provinsi, bukqn antar kabupaten. Sehingga ia merasa kebijakan tersebut perlu dikaji kembali.

"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah Aceh, terutama Kadishub Aceh untuk dapat mengkaji ulang imbauan tersebut, jangan zalimi para sopir di Aceh. Jangan sampai ditengah kita mencari solusi terhadap satu permasalahan malah menimbulkan masalah yang baru," tegasnya.

Sulaiman mengatakan, jika ketentuan larangan mudik antar kabupaten tetap diteruskan, pemerintah harus siap menanggung biaya hidup semua sopir yang terdampak oleh aturan tersebut.

Editor: