Breaking News

Iklan DPRK ABES Ucapan Selamat Sekda

Dana APBDes 2021 di Agara Dijadikan Bancakan Berjamaah, lni Modusnya

Dana APBDes 2021 di Agara Dijadikan Bancakan Berjamaah, lni Modusnyafoto ilustrasi

RUANGBERITA.CO I Kutacane - Sejumlah kegiatan yang bersumber dari APBDes di Kabupaten Aceh Tenggara untuk Tahun Anggaran 2021 ini diduga hanya untuk ajang korupsi secara berjamaah oleh oknum tertentu.

Padahal Menteri Desa PDT sudah jelas mengeluarkan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Diantara prioritas utama penggunaan Dana Desa tahun 2021 yakni untuk pemenuhan sistem pembangunan berkelanjutan atau Suistainable development Goals.

Kemudian dalam situasi seperti pandemi saat ini, dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa menjalankan prioritas nasional berupa pendataan potensi desa, pengembangan teknologi informasi, pencegahan Stunting dan adaptasi Kebiasaan baru.

Namun berdasarkan hasil penelusuran tim, pasca pencairan dana desa tahap pertama ini, terdapat beberapa jumlah rancangan kegiatan Kepala desa di Aceh Tenggara yang sebagian sudah di realisasikan, ada beberapa jenis kegiatan untuk dana desa tahap pertama ini yakni untuk pengadaan buku desa Rp 20.000.000, bimbingan teknis kepala desa ke Lombok sebesar Rp 30.000.000, kegiatan karang taruna Rp 10.000.000, per desa. Selanjutnya untuk Sistem informasi desa Rp 7.000.000 dan beasiswa perangkat Kute Rp 7.000.000 dan stanting Rp 7.000.000. Ujar salah seorang Kepala desa yang enggan ditulis namanya, Selasa (23/02/21) siang.

Sedangkan semua kegiatan tersebut akan di plot dari APBDes desa, namun sangat disayang kan semua kegiatan tersebut pelaksanaan nya melalui pihak ketiga, bukan dilaksanakan di desa.

Hal pelaksanaan tersebut, kades sejumlah desa menyesalkan terkait kegiatan tersebut, yang tadinya di peruntukan demi kemaslahatan masyarakat desa tapi sudah jadi proyek "raksasa".

Sangat jelas sehingga hal ini diduga sebagai ajang untuk melakukan korupsi secara berjamaah oleh oknum tertentu. Imbuh kades tersebut.

Terkait hal tersebut, Ketua LSM GEPMAT (Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Aceh Tenggara), Faisal Kadrin Dube S Sos, menyayangkan hal itu, " seharusnya jika kita mengacu kepada Permen desa Nomor 13 Tahun 2020 sudah jelas penggunaan anggaran desa untuk meningkatkan pendapatan desa serta untuk kesejahterakan masyarakat, bukan malah menjadi keuntungan pribadi atau kelompok oleh oknum tertentu, ini sudah jelas melanggar Permendes RI." Ujar Faisal.

Karena, Faisal menambahkan, dari tahun ke tahun kegiatan tersebut kerap dilaksanakan oleh Desa, seolah-olah itu program desa dan masyarakat yang menginginkan. "Namun semua itu merupakan program titipan oleh pejabat tertentu.

Hal mustahil semua desa di Aceh Tenggara mengajukan program secara seragam, tentunya pasti ada oknum tertentu yang mengawal program sebagai stimulus masuk di APBDes desa. Saya minta kepada Pemerintah Aceh Tenggara dalam hal ini Bupati H Raidin Pinim, untuk meninjau semua program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa di dalam APBDes.

Disayangkan jika dana desa yang begitu besar tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat luas dan masyarakat desa tertentu sebagai penerima dan penikmat keuntungan kegiatan tersebut. Tapi sebaliknya, kepala desa dan masyarakat desa hanya menjadi korban kerakusan penguasa." Tegas Faisal.

Faisal menambahkan, dirinya sangat heran kepada pihak terkait kok bisa diam terpaku atas perilaku dan kegiatan desa yang tidak ada korelasinya dengan kebutuhan masyarakat desa, "seharusnya ada pengawasan dari pihak terkait seperti pendamping desa, Dinas DPMK maupun pihak lain.

Tentunya sebelum anggaran tersebut masuk ke APBDes harus dicek terlebih dahulu apakah anggaran tersebut menyentuh kepada masyarakat desa atau kepentingan desa.
Saya meminta kepada seluruh elemen masyarakat desa dan para aktivis mahasiswa dan pemuda juga media publikasi untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut demi untuk kesejahteraan masyarakat desa di Aceh Tenggara." Pinta Faisal.

Editor: