Breaking News

Buruh di Aceh Tolak UU Omnibus Law dan Minta Qanun Ketenagakerjaan Direvisi

Buruh di Aceh Tolak UU Omnibus Law dan Minta Qanun Ketenagakerjaan Direvisi
Para pekerja memperingati hari buruh di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Sabtu (1/5/2021). Foto: idntimes

RUANGBERITA.CO | Banda Aceh - May Day, Hari Buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dipenuhi dengan aksi diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh.

Buruh di Aceh memperingati Hari Buruh dengan melakukan long march dari Masjid Raya Baiturrahman menuju bundaran Simpang Lima Banda Aceh pada Sabtu (1/5/2021).

Aksi yang diikuti oleh puluhan buruh tersebut menolak berlakunya UU Omnibus Law.

Salah seorang perwakilan dari massa aksi, Edy Jaswar menyatakan bahwa pihaknya menolak empat poin dalam UU Omnubus Law tersebut.

"Ada empat poin yang kita tolak, di dalam Omnibus Law itu. Karena masih ada ketidakpastian pekerjaan, upah, dan jaminan sosial. Oleh karena itu kita tetap menolak," ucapnya saat berorasi.

Keempat poin tersebut adalah PP Nomor 34, 35, 36, dan 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kemudian mengenai pengupahan, dan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Semua PP tersebut dianggap tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia yang berlaku sebelumnya.

Menurutnya, penolakan tersebut merupakan tuntutan seluruh buruh di Indonesia, tidak hanya di Aceh saja.

"Tuntutan skala nasional, terkait Omnibus Law. Jadi memang buruh di Aceh dan secara nasional saat ini masih konsen menolak Omnibus Law itu," ungkapnya.

Omnibus Law sendiri merupakan aturan dari pemerintah pusat yang secara resmi diterbitkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpress) didalamnya.

Terkait di Aceh, para buruh meminta revisi qanun ketenagakerjaan lantaran dianggap tidak mampu melindungi seluruh tenaga kerja.

"Kita berdiri sendiri. Kita sejahtera dan bisa menentukan kondisi tenaga tenaga kerja itu sendiri," tegas Edy.

Aksi yang berlangsung sekitar dua jam tersebut berjalan tertib hingga akhirnya massa aksi membubarkan diri.

Editor:
Selamat Hari Raya Diskominfo Aceh
Iklan Bank Aceh Selamat Hari Raya
Iklan Pemkab Pijay
Selamat Hari Raya Sekda Aceh