Breaking News

“Buah Simalakama" Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim

“Buah Simalakama" Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim
Akhasanul Khalis Staf Pangajar di UIN Ar Raniry Banda Aceh

Kita boleh berbangga hati dan ikut senang melihat banyak tokoh, pakar, dan publik figur mempublikasi aktivitas webinar disana sini, bukti kehidupan pendidikan masih survive. Sungguh beruntung juga anak-anak yang hidup di dalam kelas ekonomi menengah ke atas, memiliki aksesibilitas dari orang tua, bisa belajar via daring tanpa hambatan karena tersedianya sarana gadget dan didukung oleh latar belakang intelektualitas orang tua ataupun mengadakan les privat di rumah agar mempermudah anak belajar. Nah, bagaimana yang tidak punya modal keduanya ?

Oleh : Akhasanul Khalis

Selama pandemi sektor pendidikan merasakan dampak paling problematis, hingga masih meraba-raba mencari pola baru yang mana paling tepat, sementara ini mendikbud Nadim Makarim sudah memberlakukan kebijakan belajar via daring atau pengajaran jarak jauh.

Kita boleh berbangga hati dan ikut senang melihat banyak tokoh, pakar, dan publik figur mempublikasi aktivitas webinar disana sini, bukti kehidupan pendidikan masih survive. Sungguh beruntung juga anak-anak yang hidup di dalam kelas ekonomi menengah ke atas, memiliki aksesibilitas dari orang tua, bisa belajar via daring tanpa hambatan karena tersedianya sarana gadget dan didukung oleh latar belakang intelektualitas orang tua ataupun mengadakan les privat di rumah agar mempermudah anak belajar. Nah, bagaimana yang tidak punya modal keduanya ?

Selain problematis tentu dilematis umpama “Bagaikan memakan buah simalakama", disatu sisi penting menjaga keselamatan dari ancaman wabah virus corona dan pada sisi lain semakin memperlebar jurang ketimpangan di dunia pendidikan.

Potret Kesenjangan

Ketidakadilan di dunia pendidikan bukanlah barang baru, ketika situasi kehidupan normal sebelum pandemi, masih banyak anak di Indonesia tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, lihat saja betapa banyak anak putus sekolah karena keterbatasan biaya?.

Apalagi di tengah situasi pandemi, dimana-mana mayoritas keluarga merasakan dampak resesi ekonomi, orang tua sulit mencari kerja, korban PHK. Sehingga jangankan membeli laptop/handphone bagi anaknya demi keperluan pendidikan via daring, untuk urusan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja terbatas.

Selama ini dampak pandemi tidak terlalu mempengaruhi golongan yang berkemampuan secara ekonomi dan yang mempunyai 'privilege'. Makanya selama pandemi Corona kita akan menyaksikan sesuatu yang kontras di tataran sosial antara kaya dan miskin, "si kaya mudah mendapatkan akses, lain halnya bagi si miskin justru semakin termarjinalkan". 

Kisah balada selama pandemi kentara beredar dimasyarakat, ada siswa harus berebut handphone atau laptop dengan adik atau kakaknya selama belajar daring, itu masih beruntung memiliki handphone bila dibandingkan dengan yang tidak punya sama sekali. Sekarang ini semua orang tua mulai disibukkan mencari biaya untuk membeli peralatan penunjang pembelajaran online, dipastikan orang tua akan berusaha mewujudkan agar pendidikan anaknya tetap berjalan.

Bahkan selain keterbatasan ekonomi, ketersedian sarana jaringan internet jauh dari kata layak bagi mereka yang tinggal dikawasan pedesaan. Kemunculan fenomena, pelajar rela mengikuti pembelajaran via online dengan duduk di area persawahan agar tidak terganggu sinyal internet, ini memberikan petunjuk kepada publik bahwa pemberlakuan digitalisasi pendidikan selama pandemi belum menjangkau ruang-ruang masyarakat kalangan akar rumput.

"Sudah menjadi lumrah bahwa pengajaran berbasis digital harus didukung oleh prasarana memadai".

Pendidikan Berkeadilan.

Sepatutnya potret ketimpangan disektor pendidikan selama pandemi selayaknya harus diselesaikan dengan rumus keadilan. Pendidikan tetap harus berbicara kontesk ideal walaupun dihampiri badai pandemi sekalipun, karena pendidikan merupakan esensi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semua orang berhak mendapatkan layanan pendidikan tanpa diskriminatif. Ini tidak bermaksud menuduh kebijakan Mendikbud, mengingat dalam situasi darurat tidak mungkin seorang Nadim berniat diskriminatif.

Mungkin bagi seorang Nadim Makarim berlatar belakang pengusaha yang mempunyai naluri futuristik dan inovatif, dia terlanjur mudah menerapkan sistem pendidikan mengikuti gaya “aplikasi gojek”, serba online. Karena apa yang dilakukan menjadi pembenaran atas nama efisiensi dan inovasi dalam merespon krisis di dalam dunia pendidikan paska Covid-19.

Selaku pribadi Nadim yang mewakili kehidupan kelas elit, sulit memahami dan merasakan hidup di tengah kungkungan keterbatasan akses. Kalibrasi sosialnya bisa jadi terbatas, kemudian mempengaruhi gaya kebijakan, mungkin Nadim lupa tentang kompleksitas sosial. Hingga melahirkan kebijakan Kemendikbud yang tidak presisi terhadap ketimpangan sosial, padahal digitalisasi di sektor pendidikan harus relevan dengan fakta  sosial, digitalisasi pendidikan cenderung mudah diterapkan di negara maju yang prasaran dan ekonomi masyarakatnya dominan lebih mapan.

Kemendikbud seharusnya terukur dan tidak asal jadi membuat kebijakan pendidikan selama badai pandemi. Sepatutnya kemendikbud melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah, baik di pusat ataupun daerah terkait keputusan kebijakan pendidikan.

Keterlibatan lintas pemerintahan mempermudah melakukan pendataan zona Covid-19, tentu sebagai indikator penting  menetapkan pola pengajaran, sehingga pengajaran diberlakukan berdasarkan zona berbeda-beda, tidak semua disama ratakan pemberlakuan pola pengajaran berbasis digital.

Kalaupun pola pengajaran berbasis digital berlaku seluruhnya, pemerintah harus siap dan mampu mengalokasikan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Ini sebagai upaya menjawab situasi dilematis, pemerintah harus sanggup mengerahkan sumber dayanya untuk menjamin pendidikan, karena sesuai amanat dasar konstitusi bertujuan mencerdaskan bangsa.

Pemerintah bisa mengerahkan segala sumber daya dengan melibatkan semua komponen, disinilah peran penting Pemerintah Daerah. Sehingga kebijakan sentral Nadim mampu optimal diimplementasikan di level daerah. Jangan seperti selama ini ada ruang kosong antara kebijakan pusat dan daerah terkait problem pendidikan paska Covid-19.

Apabila diamati selama berlakunya pengajaran berbasis digital ditengah pandemi, kelihatan pemerintah pusat dan daerah seperti jalan masing-masing. Mendikbud seperti kurang koordinasi ke level Pemerintah Daerah, Nadim hanya sebatas mengeluarkan instruksi tetapi gagal dipahami oleh Pemerintah Daerah.

Nyaris Pemerintah Daerah tidak punya inisiatif sama sekali untuk melakukan pemantauan evaluasi belajar dan mengajar via online, berharap turun kelapangan melihat kendala yang dihadapi para pelajar. Padahal yang mempunyai akses langsung ke masyarakat adalah Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat agar pro aktif membantu pendataan dan penyaluran bantuan pendidikan kepada setiap keluarga kurang mampu. Maksimal pemerintah berupaya menyediakan sarana pendukung pengajaran berbasis digital seperti laptop, tanpa sarana memadai jangan berharap lebih untuk siap menyongsong digitalisasi pendidikan.

"Kecanggihan dan kemajuan di bidang digital tidak menjamin sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketidakadilan sosial yang menghimpit ruang hidup di dunia nyata". 

Perlu kesiapan matang, jangan langsung terjebak dengan kebijakan pendidikan berbasis digital tanpa mempertimbangkan dampak kesenjangan bagi dunia pendidikan. Berharap kepada stakeholder terkait, serius memberikan pelayanan pendidikan berkeadilan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kalau tidak, negara gagal hadir mengatasi krisis yang dihadapi oleh masyarakat.

Akhasanul Khalis
Staf Pangajar di UIN Ar Raniry Banda Aceh
A[email protected]

Iklan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
DPRK Aceh Besar Ucapan Ramadhan
Iklan Badana Pengelola Keuangan Aceh