Breaking News

BPKS Sabang: Permendag Nomor 14 Tahun 2020 Telah Mencabut Kewenangan Kita

BPKS Sabang: Permendag Nomor 14 Tahun 2020 Telah Mencabut Kewenangan KitaFoto:Net

RUANGBERITA I Banda Aceh - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mendesak Kementrian Perdagangan RI untuk mencabut Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang membatasi kewenangan BPKS untuk mengimpor gula.

"Harusnya itu bertentangan dengan aturan di atasnya. Kenapa di Sabang tidak bisa lagi masuk gula, karena ada Permendag itu," ujar Wakil Kepala BPKS T. Zanuarsyah saat dihubungi ruangberita melalui sambungan langsung, Rabu, 9 Juni 2021.

Selama ini, sambungnya, BPKS telah memiliki dan menetapkan kuota gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sabang dan Pulo Aceh. Kuota tersebut, lanjutnya, telah dihitung melalui formula yang ada.

"Kan ada formulanya itu, misalnya berapa kebutuhan gula per kapita per hari kemudian dikalikan jumlah penduduk, kemudian ditambahkan home industri, kedai kopi, juga ditambahkan dengan pendatang. Setelah mendapat angkanya, kita sampaikan kepada pelaku usaha," jelas Zanuarsyah.

"Dan sekarang itu tidak bisa lagi karena ada Permendag itu. Sekarang itu tidak ada lagi gula dari luar. Harusnya sebagai kawasan perdagangan bebas, gula boleh masuk," tambahnya lagi.

Dikatakan olehnya, dampak dari dicabutnya kewenangan itu, 'memaksa' BPKS memasukkan gula dari daratan (Banda Aceh) dan situasi tersebut, tambahnya, berimbas pada harga jual yang jauh lebih mahal.

"Saat ini harga gula di Sabang jauh lebih mahal, karena ditambah biaya angkut dari daratan. Masyarakat protes lah, untuk apa ada pelabuhan bebas," tukasnya.

Ia mengaku pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkah hal tersebut, termasuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kemenkum serta sejumlah kementrian terkait.

"Kemenkumham juga mengerti kewenangan itu ada di kita. Kita juga telah berkoordinasi dengan Kementrian Perekonomian. Bahkan mereka (Kementrian Perekonomian) telah menyurati Kemendag dan meminta agar peraturan tersebut dicabut, merevisi atau mengganti Permendag nomor 14 itu, khususnya pasal yang menyinggung soal Sabang," terang Waka BPKS ini.

Ia menegaskan, hadirnya Permendag Nomor 14 Tahun 2020 itu bukan hanya menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat kawasan bebas Sabang menikmati gula dengan harga murah, namun, tegasnya lagi, telah 'mencerabut' kewenangan BPKS Sabang yang telah diatur sebelumnya.

"Ketersediaan gula di Sabang tidak masalah, namun aturan Permendag itu telah menyebabkan harga gula menjadi lebih mahal, karena secara otomatis masuk dari wilayah non pabean (Banda Aceh). Masuk dari Banda Aceh kan lebih mahal lagi karena ada biaya lain yang ditimbulkan, misalnya biaya transport dari Banda Aceh. Artinya harga gula di Sabang jauh lebih mahal dari Banda Aceh. Ini bukan hanya bicara soal efektifitas harga, tapi lebih soal kewenangan," tutur Zanuarsyah.

Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR-RI dengan BPKS  yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi VI DPR-RI, Gedung Nusantara I, Selasa (8/6) lalu, BPKS memohon dukungan dari Komisi VI, untuk  menyampaikan keinginan BPKS kepada Kementerian Perdagangan terkait pemberlakuan izin impor dari Menteri Perdagangan di seluruh Indonesia dan Tata Niaga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, sehingga BPKS mendapatkan kewenangan penuh terhadap pelaksanaan tata niaga di KPBPB Sabang, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2000 dan UU Nomor 11 Tahun 2006.