Breaking News

Indonesia Masih Tunggu Kepastian Arab Saudi untuk Kuota Haji 2021

Indonesia Masih Tunggu Kepastian Arab Saudi untuk Kuota Haji 2021Foto: Ilustrasi

RUANGBERITA.CO | Jakarta - Kuota ibadah haji untuk Indonesia tahun 2021 belum menemukan titik terang. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan Pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian, apakah penyelenggaraan Haji 1442 H atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/201).

Sebelumnya, pada tahun 2020, Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan ibadah haji dilakukan oleh warga dalam negri. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah jemaah haji tahun ini sama seperti sebelumnya atau akan berubah peraturannya.

"Yaitu jemaah dalam negerinya atau akan mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi," ungkap Menag Yaqut.

Padahal pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan beberapa negara lain untuk masuk ke Arab Saudi. Melalui Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, @MOISaudiArabia, ada 11 negara yang mendapat izin masuk. 

11 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss dan Uni Emirat Arab.

Meskipun tak dikaitkan dengan ibadah haji, namun tidakada satupun negara Asia Tenggara yang masuk dalam list tersebut.

Aturan tersebut dikaitkan dengan sejumlah vaksin COVID-19 yang diperbolehkan dan masuk list WHO sebagai syarat jemaah haji dan umroh, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendengar informasi bahwa faktor vaksin yang digunakan Indonesia menjadi penyebab belum keluarnya kuota untuk jemaah haji Indonesia.

"Ya sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapat kuota haji. Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," tambahnya.

Ia mengaku belum ada informasi mengenai permasalahan tersebut. Menurutnya nanti akan di jelaskan oleh pejabat berwenang lainnya.

"Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan," pungkasnya. []

Editor: