Breaking News

Bawaslu: Peserta Pilkada 2020 Gelar 91.640 Kampanye Tatap Muka

Bawaslu: Peserta Pilkada 2020 Gelar 91.640 Kampanye Tatap Muka

RUANGBERITA.CO I Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan terdapat 91.640 kampanye tatap muka yang dilakukan oleh peserta Pilkada Serentak di 270 daerah, selama pertunjukan digelar.

Selain itu ada 2.126 protokol protokol kesehatan yang telah terjadi dalam dua bulan terakhir.

"Metode kampanye dengan tatap muka masih paling kecil, yaitu mencapai 91.640 kegiatan. Dari jumlah tersebut, Bawaslu menemukan prokes sebanyak 2.126 kasus," kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Menurut Fritz, dugaan tersebut berupa pelaksanaan kampanye tatap muka tidak mematuhi peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 soal batasan jumlah peserta kampanye yang seharusnya paling banyak 50 peserta.

Kemudian ditemukan kerumunan kerumunan, tidak menggunakan masker dan tempat kegiatan tatap muka yang tidak sesuai dengan standar protokol kesehatan.  

Bawaslu mencatatkan kenaikan jumlah kegiatan kampanye tatap muka pada 15-24 November, yakni ada 18.025. Jumlah itu naik dibanding 5-15 November yang tercatat 17.738 kegiatan kampanye tatap muka. Bawaslu juga mencatat ada 3.814 dugaan robotisasi H-5 pemungutan suara.

Dari itu, 112 kasus di antaranya diduga merupakan penanggulangan pidana dan telah lanjut ke tahap penyidikan yang mendukung Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Kampanye dimulai sejak 26 September dan berakhir pada 5 Desember 2020.

Hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. PADA 6, 7, dan 8 Desember memasuki masa tenang.

Sebelumnya, Bawaslu telah mengingatkan peserta Pilkada serentak 2020 untuk menggunakan metode kampanye tatap muka dan beralih pada metode yang berani, gunq menghindari potensi klaster penyebaran Covid-19. 

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkapkan ada tiga masalah utama yang sering muncul pada masa tenang Pilkada Serentak 2020. Pertama, maraknya politik uang ( money politic ) yang masuk ke pemilih.

“Ini bisa dari pasangan calon (Paslon), tim sukses atau relawan,” kata Abhan.

Ia menuturkan masalah kedua adalah melakukan kampanye di luar jadwal. Untuk tujuan ini, para Paslon melakukan berbagai modus agar tidak ada kampanye.

Sedangkan masalah ketiga, para petahana akan menggunakan kekuasaan atau struktur birokrasi yang ada untuk mempengaruhi dan intimidasi pemilih.

Iklan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
DPRK Aceh Besar Ucapan Ramadhan
Iklan Badana Pengelola Keuangan Aceh