Breaking News

Azwar A Gani: Konsep Pancasila Selaras dengan Ajaran Islam

Azwar A Gani: Konsep Pancasila Selaras dengan Ajaran Islam
Tgk Azwar A Gani Ketua Ansor Aceh

RUANGBERITA.CO Banda Aceh - Konsep negara berdasarkan Pancasila merupakan sebuah ijtihad ulama dan tokoh negeri yang harus dilestarikan dan direalisasikan keutuhannya dalam kehidupan sehari-hari terlebih di era millenial seperti saat ini. Oleh karena itu, dalam negara Pancasila, Islam bisa hidup dan berkembang, bahkan sangat diperlukan.

" Di tengah"rongrongan" konsep Pancasila dari kaum bertopeng agama di era millenial seperti saat ini, namun Pancasila masih eksis dan kokoh. Tentunya kekokohan Pancasila akan menjadi semakin jelas ketika masyarakatnya menjalankan agamanya masing-masing. Mendasarkan pada konsep Pancasila, negara berkepentingan menjadikan rakyatnya beragama," kata Tgk Azwar A Gani selaku Ketua PW Ansor Aceh dalam momentum Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni dalam releasnya kepada ruangberita.co, Selasa, (1/6)

Menurut pria yang akrab disapa Baginda ini mengatakan Itulah sebabnya sekalipun negara ini bukan berdasarkan agama, tetapi menghendaki agar rakyatnya menjalankan agamanya masing-masing. Kualitas kebangsaan ini akan diukur di antaranya dari seberapa tinggi kualitas keberagamaannya. Sebagai bangsa yang menyatakan diri menganut Pancasila, maka seharusnya selalu berusaha menjalankan agama sebaik-baiknya.

Berdasarkan catatan sejarah, Baginda menjelaskan bahwa hari lahir Pancasila kini diperingati setiap tahun pada tanggal 1 Juni pada masa era Jokowi. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. 

"Usulan untuk kembali memeringati 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari nasional yang diperingati setiap tahun baru terwujud pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 1 Juni 2016, Jokowi mengumumkan bahwa 1 Juni diputuskan sebagai Hari Lahir Pancasila.Tidak hanya itu, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, mulai 2017, tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional,"paparnya.

Azwar mengatakan bahwa negara berdasarkan Pancasila yang mengakui prinsip Ketuhanan, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial harus diakui sebagai sistem kenegaraan yang sah dan benar karena ia memiliki kesam aan prinsip dengan teori kemaslahatan um um (al-maslahah al-'ammah) dalam hukum fikih yang harus diutam akan dalam kebijakan negara," lanjutnya yang juga mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Baginda lebih lanjut menyebutkan beragam kebijakan kenegaraan juga bertujuan melahirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (tashdm if al-itnam ala ar-ra iyab manuthun bi almashlahah). Dengan dem ikian, Pancasila sebagai basis dan landasan hlosofis kehidupan kenegaraan di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan prinsip hukum fikih. Dengan demikian, tantangan kaum Muslim di Indonesia adalah bagaimana mengisi Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan sistem politiknya dengan wawasan hukum fikih.

Azwar menambahkan berdasarkan Muktamar NU Situbondo tahun 1984 juga telah merumuskan kebijakan yang m enegaskan kem bali eksistensi negara Pancasila sebagai ideologi negara yang sah bagi kaum Muslim. Keputusan hukum fikih para ulama ushul fikih/fikih tersebut tidak hanya m em uat kewajiban untuk mempertahankan Negara Pancasila sebagai Negara bangsa (nation state) dan negara hokum, tetapi juga kaum Muslim di Indonesia dan kaum  agamawan lainnya berkewajiban menjadikan Pancasila sebagai kerangka pem ikiran dan perjuangannya.

Terakhir ia menjelaskan bahwa Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 merupakan nilai-nilai dasar dalam m em bangun dan menyusun rumusan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, pembangunan hukum Islam dalam sistem nasional di Indonesia telah sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila.

" Diantara cita cita tersebut yang sesuai dengan kaidah pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mampu melestarikan dan menjaga kesinam bungan integrasi bangsa baik secara teritorial maupun ideologis. Juga pembangunan hukum Islam di Indonesia telah mencerminkan spirit demokrasi dan nomokrasi. Produk hukum di Indonesia tidak hanya mendasarkan diri pada keputusan mayoritas saja, tetapi juga mencerminkan spirit Pancasila sebagai ideologi Negara dan UUD-RI 1945 sebagai konstitusi Negara," tutupnya.